Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama A Umar mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambah jumlah madrasah di berbagai daerah yang akan direnovasi pada 2019.Dari 50.479 madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) maupun Madrasah Aliyah, hanya 3.888 di antaranya milik negeri.
"Karena betapapun, sarana prasarana sangat mempengaruhi proses belajar mengajar yang keluarannya berakibat pada mutu pendidikan," kata Umar saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.
Dia menyambut baik upaya pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk merenovasi sekitar dua ribu sekolah dan 300 madrasah pada tahun ini. Dengan ditangani oleh Kementerian PUPR, kualitas bangunan akan lebih baik karena digarap oleh ahlinya.
Kemenag, kata dia, menunggu hasil renovasi itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kendati demikian, rehabilitasi madrasah sebaiknya juga menyentuh milik swasta tidak hanya madrasah negeri.
"Selama ini yang dikerjakan itu hanya madrasah-madrasah negeri. Sekiranya dana cukup dan madrasah negeri tidak perlu lagi ada yang direhab, sisa waktu setengah tahun lebih era saat ini bisa menyasar ke madrasah-madrasah swasta yang jumlahnya lebih besar dan kondisi fisiknya jauh kurang beruntung, rusak," kata dia.
Alasannya, kata Umar, dari 50.479 madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) maupun Madrasah Aliyah, hanya 3.888 di antaranya milik negeri.
"Kondisi madrasah kita sekitar 95 persen adalah swasta yang memang perlu kehadiran pemerintah untuk membantu agar meningkat kualitasnya tidak hanya dari sisi akademik tapi juga sarana prasarana," kata dia.
Dia mengatakan madrasah negeri dan swasta memiliki peran yang sama untuk menyediakan pendidikan. Untuk itu, keduanya perlu perhatian pemerintah karena banyak madrasah, terutama swasta, yang memiliki sarana prasarana yang kurang bahkan beberapa di antaranya rusak parah.
Menurut Umar, pihak swasta juga memiliki andil menyelenggarakan pendidikan madrasah. Untuk itu, madrasah swasta sangat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah terutama dari aspek sarana prasarana.
"Andil itu sangat besar manfaatnya untuk tercapainya partisipasi angka pendidikan yang tinggi. Misalnya madrasah swasta tidak hadir, ada yang tidak bisa belajar. Sudah seharusnya pemerintah membantu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat, yaitu di madrasah swasta agar mereka bisa menyediakan pendidikan yang maju, bagus, berkualitas," katanya.
Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap madrasah, kata dia, adalah alokasi anggaran bagi lembaga pendidikan Islam tersebut tidak hanya dari pusat dan masyarakat tapi juga dari pemerintah daerah.
Dia mengatakan alokasi anggaran madrasah tidak sebanyak untuk sekolah umum yang bisa dibantu dari tiga pihak sesuai tri pusat tanggung jawab pendidikan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
"Selama ini di madrasah baru dua dari tri pusat tanggung jawab pendidikan yang bisa terpenuhi yaitu pemerintah pusat dan daerah. Sementara intervensi pemerintah daerah untuk madrasah itu terhalang undang-undang yang tidak bisa untuk menangani madrasah, khususnya swasta," kata dia.
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan 2.000 sekolah-300 madrasah direnovasi 2019
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
