Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, Seksi 3 Tol Banda Aceh-Sigli, yaitu tepatnya mulai dari Indrapuri-Jantho sekitar 17 kilometer (km) dari total sepanjang 74 km, kini mulai memasuki tahap pembersihan.Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan.
"Seksi 3 ini, sedang dikerjakan. Meski tidak ada program tahun ini, tetapi sudah di land clearing (pembersihan lahan)," ujar Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Alfisyah di Banda Aceh, Jumat.
Alfisyah mengklaim, tanah milik masyarakat di Aceh Besar yang terkena pembangunan ruas tol di seksi ketiga ini semuanya telah lunas dibayar secara langsung oleh PT Hutama Karya (Persero).
Kecuali tanah yang diwakafkan, dan tanah kas gampong atau desa ruas tol ini yang terdapat di tiga kecamatan, yakni Indrapuri, Kuta Cot Glie, dan Seulimeum.
Seperti diketahui, ruas tol Banda Aceh-Sigli sepanjang 74 km terbagi ke dalam enam seksi yakni, Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum 25,2 km, Seksi 2 Seulimeum-Jantho 6,1 km, dan Seksi 3 Jantho-Indrapuri 16 km, Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang 14,7 km, Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro 7,7 km, dan Seksi 6 Kuto Baro-Simpang Baitussalam 5 km.
Data terakhir PT Hutama Karya (Persero) telah melakukan pembayaran ganti rugi ke masyarakat senilai Rp168,2 miliar bagi 965 bidang tanah dari total 3.586 bidang memakai lahan seluas 856 hektare dan lebar 80 meter untuk terealisasi pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli.
"Ada 17 kilometer, yang tempat saya (Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang) 14 kilometer, dan Seksi 5 mau dibersihkan juga," katanya.
Presiden Joko Widodo pada pertengahan Desember 2018, telah meresmikan pembangunan jalan tol Banda Aceh-Sigli sebagai upaya memudahkan mobilitas masyarakat, dan barang di daerah untuk pertumbuhan ekonomi.
"Sore hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya konstruksi jalan tol dari Aceh menuju Lampung," kata Presiden.
Jokowi meyakini, kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perusahaan BUMN terkait, dan sejumlah kepala daerah, maka pembangunan akan berjalan cepat.
Menurut dia, pembangunan enam seksi jalan tol membutuhkan dorongan dari kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur. Hal itu terkait pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk tol.
"Problemnya hanya ada di situ. Di mana-mana yang namanya pembangunan jalan tol itu selalu problem dan masalah di pembebasan," ucap Presiden.
Baca juga: Percepatan pembangunan Tol Cisumdawu terkendala pembebasan lahan
Baca juga: Menteri PUPR ikuti Pemda Sumbar soal trase Tol Padang-Pekanbaru
Baca juga: Menpupera: Peresmian tol tidak berkaitan dengan Pemilu
Pewarta: Muhammad Said
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
