"Dalam transisi pengelolaan dan penyediaan energi terbarukan, masyarakat menjadi pemain utama. Pilihan menentukan jenis dan skala energi ditentukan masyarakat," katanya di Jakarta, Senin.
Yuyun menganalogikan satu pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 1.000 megawatt (MW) dengan pembangunan 1.000 pembangkit listrik dengan kapasitas masing-masing 1 MW.
Dalam hal ini, ia mengatakan, masyarakat bisa ambil bagian dalam mengelola pembangkit listrik dengan kapasitas kecil seperti pembangkit listrik mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga surya yang lebih ramah lingkungan.
"Membangun 1.000 (pembangkit listrik) kapasitas 1 MW, kan sama dengan membangun satu kapasitasnya 1.000 MW. Kenapa tidak terpikir?" katanya.
Ia juga menekankan bahwa intinya bukan sumber energi saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana mengelola energi secara demokratis.
Sementara itu, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) Muhammad Reza mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengambil kebijakan terkait energi terbarukan.
"Kita terburu-buru mengejar geothermal, tetapi temuan ilmiah belakangan (menunjukkan pembangkit listrik geothermal) bisa menyebabkan gempa. Korea malah sudah menghentikan," katanya.
Menurut Reza, rencana transisi energi harus disusun secara berhati-hati, dengan tidak serta merta mengadopsi konsep-konsep mengenai energi terbarukan yang ditawarkan.
Ia mencontohkan bahwa pembangkit listrik tenaga mikrohidro sekalipun bisa berdampak negatif jika pengelolaannya tidak dirancang secara matang.
"Pernah kan, dampaknya tidak sampai empat tahun sungai-sungai dibangun dam, airnya jadi kering. Mikrohidro akhirnya dilarang," katanya.
Baca juga:
Yogyakarta wajibkan investor hotel mewah pakai energi terbarukan
KLHK arahkan komitmen pengurangan emisi ke sektor energi
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
