"Ijazah saja tidak cukup, harus dengan kompetensi apa yang dimiliki saat proses menuntut ilmu di perguruan tinggi," kata Nasir usai menghadiri seminar tentang Kerangka dan Pengakuan Kualifikasi Perguruan Tinggi Era Digital di Jakarta, Selasa.
Sertifkasi kompetensi diperlukan untuk menjawab tantangan era dirupsi akibat transformasi digital yang telah mengubah struktur pasar kerja.
Transformasi digital telah mendorong munculnya jenis pekerjaan baru, mengancam tenaga kerja dengan kemampuan rendah, sekaligus menghilangkan sebagian pekerjaan yang ada, ujarnya mantan Rektor Undip Semarang itu.
Menanggapi data meningkatnya angka penggaguran terbuka dari kalangan perguruan tinggi dan diploma, menurut Menteri Nasir, kondisi ini dikarenakan adanya permintaan yang sangat berbeda di era digital saat ini.
Pertama, kesepadanan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri mengalami kesenjangan perubahan yang begitu cepat.
Baca juga: Kemenristekdikti: Ratusan ribu lulusan perguruan tinggi menganggur
"Perguruan tinggi kalau tidak mengubah diri secara cepat akan ketinggalan. Oleh karena itu kita harus melalukan perubahan yang sangat cepat," katanya.
Perubahan yang dapat dilakukan perguruan tinggi meningkatkan mutu pendidikannya, salah satunya mengajarkan perkembangan teknologi informasi seperti big data, coding dan programing.
Permasalahan lainnya yang menyebabkan pengguran terbuka adalah permintaan gaji yang tinggi dari para calon pekerja yang merasa sudah lulus sarjana dari pergurun tinggi ternama.
"Ini masalah lagi, sementara kemampuan ekonomi kita sedang tidak baik, makanya terjadi kesenjangan," kata dia.
Nasir mengatakan ekonomi tidak makin baik, permintaan gaji pekerja terlalu tinggi, kesenjangan jadi terlalu jauh maka muncullah angka pengangguran tersebut.
Baca juga: Kemenristekdikti : perguruan tinggi harus pikirkan daya serap lulusan
Untuk mengatasinya lanjut Nasir, perguruan tinggi harus menciptakan kreativitas dan inovasi. Setiap lulusan harus punya kompetensi, kalau tidak akan menjadi kendala setelah lulus nanti.
"Oleh karena itu kebijakan di Kemenristekdikti adalah setiap lulusan diharapkan punya sertifikasi kompetensi pada bidangnya, di samping ijazah yang dimiliki," kata Nasir.
Sertifikasi kompetensi ini diutamakan untuk program studi di bidang sains dan teknologi. Sedangkan ilmu sosial dimoratorium terlebih dahulu untuk tidak mengeluarkan prodi baru.
Menurut Nasir, pihaknya akan menata kembali program studi sosial dan tidak dulu memberikan izin prodi baru, karena saat ini jumlahnya sudah cukup banyak.
"Kita sudah terlalu banyak di bidang sosial, kita mendorong perubahan-perubahan yang bisa menggerakkan ekonomi di masa depan dengan sertifikasi kompetensi. Kita akan kontrol," kata Nasir.
Baca juga: Menristekdikti: pendidikan tinggi belum tingkatkan kompetensi lulusan
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
