Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan pentingnya ada kebijakan pemerintah yang benar-benar menerapkan insentif dan disinsensitif terhadap dunia usaha dan industri untuk mengatasi permasalahan sampah di laut.Perlu ada mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong perluasan implementasi pengurangan sampah plastik
"Perlu ada mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong perluasan implementasi pengurangan sampah plastik," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, ujar dia, perlu ada keseriusan dalam rangka menyelamatkan laut dari ancaman plastik mulai dari regulasi yang tepat.
Selanjutnya juga perlu tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.
Sebagaimana diwartakan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) Luky Adrianto mendukung Pemerintah untuk menerapkan praktik circular economy bagi para pelaku industri plastik guna mengurangi jenis sampah yang sulit terurai itu.
"Jadi misalnya produsen plastik mengeluarkan 10 plastik, maka harus kembali 10 lagi. Jadi tidak ada yang dibuang ke alam," kata Dekan Fakultas Ilmu Kelautan IPB itu.
Baca juga: Peneliti dukung penerapan ekonomi melingkar dalam industri plastik
Sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman juga terus mendukung target penurunan 70 persen sampah laut (marine debris) yang didominasi sampah plastik dengan
menekankan bahwa ketersediaan data mengenai estimasi jumlah sampah di laut merupakan hal yang penting.
Baca juga: Kemenko Maritim tekankan ketersediaan data untuk atasi sampah laut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
