Manahan dalam pembacaan pertimbangan hakim di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (26/6) menyebut alat bukti dokumen sudah diserahkan pihak pemohon Badan Pemenangan Nasional (BPN) berisi data pemilih di bawah umur, data ganda, kecamatan yang terdapat data siluman dan rekayasa.
Baca juga: Sidang MK, MK tolak gugatan Prabowo-Sandi
Namun para hakim menilai pihak pemohon tidak dapat membuktikan siapa pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan oleh tindakan kecurangan tersebut didukung dengan alat bukti yang cukup.
"Karena pemohon sendiri, tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didukung dengan alat bukti, maka mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai kecurangan terkait daftar pemilih, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut," ujar Manahan.
Adapun ia memaparkan, Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) menjelaskan telah melakukan penguasaan terhadap pemutakhiran data pemilih di 34 provinsi yang pengawasan tersebut dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
Menanggapi dalil BPN, Bawaslu mengajukan alat bukti berupa dokumen terkait pemutakhiran data pemilih di 22 wilayah provinsi yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Bangka Belitung, Papua Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Jambi.
Namun, setelah mencermati dalil pemohon dan keterangan Bawaslu beserta alat bukti yang disampaikan, Mahkamah berpendapat data pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan alat bukti, sehingga tidak disahkan sebagai alat bukti.
Manahan berpendapat dalil pemohon tidak sempurna karena tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam kaitanya dengan daftar pemilih.
"Dalam merumuskan dalil, pemohon seharusnya meyakini terjadinya kecurangan tersebut dan bukan sekedar menyatakan sebagai sebuah indikasi yang justru menunjukkan adanya keragu-raguan," ujar Manahan.
Ia menyimpulkan sepanjang dalil BPn baru berupa potensi dan belum benar-benar terjadi, maka mahkamah tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada siapapun.
Baca juga: Sidang MK, Yusril : Dalil pemohon tidak terbukti sama sekali
Baca juga: Sidang MK, hakim nilai dalil TPS siluman tidak beralasan secara hukum
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
