"Jangan ada 'labelling' (pelabelan) yang negatif terhadap mereka (korban TPPO)," kata Sigid kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat.
Lingkungan sekitar harus mendukung dan membantu para korban TPPO tersebut untuk pulih dan bangkit agar produktif di tengah masyarakat.
Pemerintah setempat juga perlu menyosialisasikan kepada masyarakat di mana para korban akan kembali pulang dan melanjutkan kehidupannya, agar menerima mereka dengan hangat.
Menurut Sigid, para korban sudah seharusnya diterima sebagai anggota masyarakat yang normal. Masyarakat diimbau untuk tidak memperlakukan mereka sebagai orang asing.
"Mereka (para korban) harus diterima kembali sebagai warga negara, warga lingkungan yang normal dan tidak perlu diasingkan, jangan ada yang diasingkan, jangan ada labelling," tuturnya.
Diberitakan, sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan (pengantin pesanan).
Para perempuan korban direkrut untuk dibawa ke negara calon suami di China dengan cara dibujuk rayu menikahi laki-laki dari keluarga kaya, diiming-imingi sejumlah uang, dan
dijamin hidupnya.
Pernikahan fiktif itu hanya sebagai kedok, justru 29 perempuan Indonesia itu mengalami kekerasan hingga eksploitasi di China.
Baca juga: Korban TPPO modus pengantin alami kesulitan bernafas dan eksploitasi
Baca juga: Jarnas Anti TPPO: Korban TPPO harus dapat rehabilitasi optimal
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
