Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin, Hetifah mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB memang ideal, namun sistem itu belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena sebaran dan kualitas sekolah belum merata di semua daerah.
"Mengingat situasi di beberapa daerah pemerataan kualitas dan ketersediaan guru masih (ada) blank spot (titik kosong)," kata Hetifah.
Dia mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya melihat data dan informasi yang tersedia untuk mengukur kesiapan daerah sebelum menerapkan sistem zonasi.
"Tidak langsung, jadi agak terburu-buru. Padahal berdasarkan data, ada daerah yang belum bisa diterapkan sistem zonasi," katanya.
Ia juga mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewaspadai penyimpangan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB, mengingat ada orangtua yang dengan berbagai cara berusaha memasukkan anak ke sekolah yang dianggap favorit, termasuk dengan membuat kartu keluarga baru agar masuk dalam zonasi sekolah yang dituju.
"Kalau evaluasi lagi, yang dirugikan orangtua yang jujur. Ini bagaimana, apa sanksi diberikan, harus tegas. Termasuk jika ada sekolah, ASN, dinas, terlibat dan bahkan keamanan jual beli KK yang bisa puluhan juta (rupiah) biar bisa sekolah di sekolah favorit," katanya.
Politisi Golkar itu juga menekankan pentingnya sosialisasi dalam penerapan sistem zonasi pendidikan di daerah.
"Kami datang ke daerah bertanya. Intinya kebijakan memang sosialisasi penting, supaya ada perubahan mindset (pola pikir), khususnya orang tua dan peserta didik," katanya, menambahkan pelibatan pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi juga bisa menekan potensi penyimpangan.
Baca juga: Ombudsman: Sistem zonasi memaksa pemda meratakan mutu pendidikan
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
