Pemerintah optimistis dapat menurunkan angka stunting atau kekerdilan hingga di bawah 20 persen pada 2024, kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Bambang Widiantoangka stunting yang tinggi menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 250-300 triliun
"Banyak kisah sukses terkait pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di daerah yang dapat dijadikan model oleh berbagai daerah. Inilah yang membuat kami optimistis bahwa target Pemerintah akan tercapai sesuai rencana," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bambang dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Percepatan Pencegahan Stunting 2019 menyatakan bahwa pencegahan stunting telah menjadi program prioritas nasional.
Oleh karena itu, perlu kerja bersama antara pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menurunkan angka stunting.
Dia menjelaskan, kisah sukses percepatan penurunan stunting di antaranya adalah di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kedua daerah tersebut dinilai telah melakukan lompatan besar dalam upaya percepatan penanganan stunting dan terbukti berhasil menurunkan prevalensi anak stunting.
Dalam pertemuan yang digelar pada 1-4 Juli tersebut, Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim membagi pengalamannya dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting di wilayahnya.
Salah satu kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai adalah membangun komitmen seluruh stakeholder, membuat produk hukum sebagai landasan kebijakan dan program, membentuk tim kerja yang khusus serta melakukan kampanye atau publikasi perubahan perilaku secara menyeluruh.
"Komitmen harus dimulai dari pimpinan daerah dulu, oleh karena itu saya mengajak serta Wakil Bupati Banggai dan seluruh OPD untuk bersama-sama memerangi stunting," ungkapnya di hadapan peserta Rakornis.
Herwin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai menargetkan Banggai bebas stunting pada tahun 2023. Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kabupaten menggandeng Universitas Hasanuddin Makassar untuk melakukan pendampingan dalam pendataan penderita stunting di seluruh wilayah kabupaten.
Sementara, Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim, mengatakan bahwa upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Sumenep dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 18,2 persen dalam lima tahun, dari 52,5 persen pada 2013, menjadi 34,3 persen pada 2018.
Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka stunting yang tinggi menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 250-300 triliun atau tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun.
Baca juga: Institut Gizi Indonesia : 30 persen anak keluarga kaya alami stunting
Baca juga: Sekretariat Wapres: Kekerdilan bukan hanya soal makanan-gizi
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
