“Kementerian PPN/Bappenas bersama DfID dan Foreign and Commonwealth Office (FCO) telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan PRK," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Pertemuan dengan Secretary of State for International Development Mr. Rory Stewart.
Dia menambahkan dengan payung Nota Kesepahaman ini, diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan hukum, yang pada gilirannya dapat mempercepat implementasi proyek kerjasama tersebut.
Dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, Menteri PPN hadir dalam rangkaian Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 di London yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama pembangunan Indonesia-Inggris.
Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang mengimplementasikan tiga proyek kerjasama dengan DfID. Pertama, Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (TEGAK) yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Proyek ini untuk mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam mengelola hutan, restorasi, serta mencegah kebakaran hutan di lima provinsi.
Kedua, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang bertujuan untuk mendukung persiapan perencanaan PRK serta mengintegrasikan PRK kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.Ketiga, Hutan Berkelanjutan di Papua yang dikelola oleh Desk Papua.
Proyek ini untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di wilayah Papua. Total portofolio DfID di Indonesia adalah 60 juta GBP yang membiayai kegiatan di bidang Forest, Lands and Governance (FLAG) sebesar 32,5 juta GBP, serta sebesar 27,5 juta GBP untuk mendukung perencanaan spasial dan hutan berkelanjutan di Papua, pertumbuhan ekonomi hijau, dan PRK, (catatan per 3 Juli, 1 GBP senilai Rp17.812,73).
Kegiatan DfID di Indonesia dikelola oleh UK Climate Change Unit (UKCCU) yang didirikan sejak 2011. Menurut Menteri Bambang, koordinasi yang erat dan kuat antara UKCCU dan Kementerian PPN/Bappenas sangat penting untuk memastikan sinergi di antara semua program danpemangku kepentingan.
“Saya berharap DfID dapat berbagi informasi dan meng-update realisasi proyek kerjasama Inggris di Indonesia. Saya juga berharap DfID melalui UKCCU tetap dapat memberikan dukungan pembiayaan melalui berbagai delivery model, baik melalui pemerintah maupun pelaksanaan langsung oleh organisasi internasional, untuk memastikan efektivitas mencapai tujuan pada tingkat maksimum serta pada saat yang sama juga dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan selain pemerintah,” kata Bambang.
Baca juga: Pemerintah punya program pengembangan kendaraan emisi karbon rendah
Baca juga: Pembangunan rendah karbon bisa turunkan emisi hingga 43 persen
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
