"Ini merupakan awal yang baik untuk mengatasi permasalahan sistem transportasi di Jabodetabek," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, dalam acara kerja sama Kementerian PUPR-Badan Kerja Sama Internasional Korea (KOICA) di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, strategi digitalisasi pada sistem transportasi cerdas ini, termasuk analitik data canggih dan infrastruktur pintar, akan semakin menjadi alat utama untuk memperlancar proses transportasi.
Ia mengemukakan bahwa digitalisasi seperti ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan mobilitas dan kenyamanan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keselamatan dan mengintegrasikan transportasi dengan aspek lain dari kehidupan kota.
Sementara itu, Country Director KOICA Indonesia Hoejin Jeong menjelaskan bahwa kerja sama ini dapat mempererat hubungan dua negara, apalagi sebelumnya sudah ada kerja sama Kementerian PUPR-KOICA yang menghasilkan purnarupa operasi sistem data jalan (Integration Road Data Center Operation/IRODCO), yang dilanjutkan dengan proyek ini.
Proyek tersebut akan berlangsung selama lima tahun, yang terdiri atas tiga tahun untuk implementasi, serta dua tahun untuk masa pemeliharaan.
Dengan anggaran yang sudah disepakati sekitar 5,5 juta dolar AS, proyek tersebut meliputi kegiatan antara lain pengembangan rencana induk sistem transportasi cerdas, penerapan sistem percontohan di koridor Jakarta-Cikampek, penyediaan rujukan pedoman hukum dan peraturan, serta pelatihan peningkatan kapasitas.
Manfaat dari proyek ini adalah meningkatkan sistem transportasi wilayah metropolitan Jakarta sehingga bertujuan untuk efisiensi penggunaan jalan, akses, dan keselamatan lalu lintas dengan menyediakan informasi secara real time atau secara langsung kepada pengguna jalan raya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Korea telah mengembangkan metodologi dan strategi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas secara efektif, seperti jika terjadi kecelakaan, maka kamera pengintai di jalan raya akan otomatis mengirimkan informasi atau berita tersebut ke media sosial guna memberikan warga rute alternatif, atau mengarahkan warga ke transportasi umum.
Hampir semua kota di Korea memiliki kamera pengintai yang direkam dalam video, di mana lebih dari 9 juta kamera pengintai beroperasi di jalan-jalan raya sampai stasiun kereta bawah tanah.
Sebagaimana diwartakan, Pusat Kerja Sama Infrastruktur Korea-Indonesia telah diresmikan dengan pembentukannya diprakarsai antara lain oleh Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), lembaga Korsel yang mendukung proyek kemitraan publik-swasta di luar Korea.
"Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dan jelas tentang PPP (Private Public Partnership) sebagai strategi pembangunan nasional," kata Executive VP KIND Taek-Won Seo dalam acara peresmian Pusat Kerja Sama Infrastruktur Korea-Indonesia yang digelar di Jakarta, Selasa (18/6).
Menurut Taek-Won Seo, Korsel memiliki pengalaman dalam merealisasikan infrastruktur berskala besar dan dengan peresmian Pusat Kerja Sama Infrastruktur Korea-Indonesia atau sebagai kantor KIND di Jakarta, maka diharapkan dukungan investasi dan kerja sama antara kedua negara dapat diperluas.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenko Perekonomian Bastary Pandji Indra Bastary, mengingatkan bahwa infrastruktur selalu menjadi prioritas pemerintah seperti transportasi, energi, termasuk infrastruktur sosial.
Baca juga: Indonesia - Korsel jajaki kerja sama pembangunan infrastruktur
Baca juga: Kerugian akibat kemacetan Jakarta Rp65 triliun/tahun
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
