• Beranda
  • Berita
  • Pelabuhan internasional Maritaing mulai dibangun awal 2020

Pelabuhan internasional Maritaing mulai dibangun awal 2020

4 Juli 2019 12:28 WIB
Pelabuhan internasional Maritaing mulai dibangun awal 2020
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon, memberikan keterangan terkait rencana pembangunan pelabuhan internasional Maritaing di Kabupaten Alor, saat diwawancarai wartawan di Kupang, Kamis (4/7/2019). (Antara foto/Aloysius Lewokeda)
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Robert Simbolon mengemukakan pemerintah menargetkan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai awal 2020.

"Kita sedang menyusun rencana kerja, paling lambat awal 2020 sudah mulai dibangun pelabuhan internasional Maritaing," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis.

Robert Simbolon berada di Kupang dalam rangka menggelar pertemuan bersama lintas instansi di lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait persiapan pembangunan pelabuhan internasional Maritaing di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

Menurutnya, rencana pembangunan mulai dipersiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo atas aspirasi dari Pemerintah Provinsi NTT.

"Intinya kita ingin mengembangkan Maritaing sebagai pintu gerbang Indonesia yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste," katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga ingin menegakkan kedaulatan negara di sana dengan adanya pelabuhan internasional nantinya.

Dijelaskannya, selama ini Pelabuhan Maritaing memang sudah berfungsi sebagai pintu gerbang, hanya saja pemerintah ingin membangunnya secara utuh dengan sistem pelayanan aktivitas lintas batas negara yang memadai.

"Kami akan menyiapkan masterplan yang menyeluruh terkait infrastruktur pendukung pelabuhan maupun sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di kawasan itu," katanya.

Robert mengatakan, pihaknya telah menyepakati bersama pemerintah daerah bahwa paling lambat pada Agustus mendatang mulai dilakukan survei lapangan.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah siap, tinggal kami koordinasikan di Pusat untuk segera kita agendakan survey bersama," katanya.

Baca juga: Wapres: pengelolaan perbatasan tidak hanya pembangunan fisik
Baca juga: BNPP perlu diperkuat, kata Menko Polhukam

 

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019