Merajut persatuan merupakan salah satu fokus utama yang diusung Dewan Pimpinan Pusat IMM dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang mengusung tema "Mempersatukan Indonesia" dan dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kamis.
Baca juga: Arteria Dahlan: Jokowi sikapi pilpres dengan falsafah adiluhung
Baca juga: Pengamat harapkan Ma'ruf Amin berperan satukan umat
Baca juga: Jokowi akan langsung kerja dan bahas koalisi
"Momentum Rakornas adalah salah satu cara kita untuk membumikan prinsip persatuan yang telah kita bangun. Bagaimana konflik bisa kita sudahi dengan momentum ini," kata Ketua DPP IMM Najih Prasetyo kepada Antara di Pekanbaru.
Najih mengaku jika saat ini kondisi politik di Indonesia masih cukup panas, meski pada awalnya putusan Mahkamah Konsitusi diharapkan dapat menjadi penyejuk usai pesta demokrasi yang menguras tenaga tersebut.
Selain itu, Najih juga mengatakan begitu banyak narasi yang berkembang liar di luar dengan menjurus pada upaya mengurangi tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan MK. Sementara, dia mengatakan pada pesta demokrasi 2019 kemarin, lebih dari 42 persen suara yang tersalur berasal dari suara generasi muda.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa DPP IMM melalui Rakornas yang merupakan sidang ketiga tertinggi di tubuh Muhammadiyah mengambil tema "Mempersatukan Indonesia" dengan harapan ratusan peserta Rakornas yang hadir di Bumi Lancang Kuning Riau dapat menyebarkan virus persatuan hingga ke akar rumput.
"Ada 332 cabang di seluruh Indonesia dengan asumsi dapat menjadi 'influencer' kepada masyarakat untuk menyudahi perpecahan. Tentunya kita yang di daerah harus terintegrasi sehingga tidak ada informasi yang terputus," ujarnya.
"Maka dalam momentum rakornas ini, kita perlu kembali perbanyak narasi persatuan. Itulah alasan kita ambil tema 'Persatuan Indonesia," lanjutnya.
Lebih jauh, Najih menjelaskan proses Pemilu 2019 yang seharusnya menjadi pelajaran dan juga pengalaman bagi bangsa tersebut turut menyampaikan tujuh pernyataan sikap atas perkembangan politik bangsa pasca Pilpres.
1. Seluruh bangsa Indonesia harus menerima pasangan Bapak Ir. Joko Widodo dan K.H. makruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2019-2024 yang sah secara hukum.
2. Presiden dan wakil presiden terpilih harus merangkul dan merajut kembali persatuan bangsa. presiden dan wakil presiden harus menjahit robekan dan keterbelahan bangsa selama pilpres berlangsung.
3. Presiden dan wakil presiden hendaknya memilih kabinet dengan pertimbangan track record, pengalaman dan juga profesionalitas, bukan memilih kabinet atas pertimbangan transaksional.
4. Kepada partai pengusung pemenang, hendaknya kader-kader yang menduduki jabatan kenegaraan, menjalankan pemerintahan dengan amanah dan tanggungjawab. Hindari segala macam penyimpangan sebagaimana praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Kepada partai yang kalah, jika tidak menghendaki untuk bergabung dalam kabinet, hendaknya melakukan kritik-kritik yang kontruktif dalam upaya membangun kemajuan bangsa.
6. Presiden harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia. Menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia.
7. Kepada penyelenggara pemilu harus mengevaluasi secara total praktik pemilu tahun ini agar tidak terulang di tahun berikutnya. pemilu juga harus mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja.
Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
