Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartarti mengatakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus memiliki profesionalisme tinggi.Yang pasti BPK adalah lembaga yang dibutuhkan profesionalisme tingkat tinggi
"Yang pasti BPK adalah lembaga yang dibutuhkan profesionalisme tingkat tinggi. Saya saja misalnya orang ekonomi belum tentu cocok jadi pimpinan BPK karena itu kan mengurusi dan memeriksa keuangan negara, " kata Enny.
Pernyataan disampaikan Enny usai menjadi narasumber dalam acara Polemik bertema 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di Jakarta Pusat, Sabtu.
Baca juga: Menggugat aturan masa jabatan anggota BPK
Menurut dia, banyaknya politisi yang mendaftar sebagai anggota BPK adalah wajar karena tidak ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang.
"Itu salahnya di UU. Di UU, pemilihannya diserahkan pada DPR. Dalam UU tidak ada kriteria apapun untuk menjadi kandidat anggota BPK, " ujar dia.
Padahal BPK sebagai lembaga yang menangani pemeriksaan keuangan sangat membutuhkan orang-orang yang memahami perkembangan ekonomi dunia. Seorang pemeriksa juga harus mengerti cara mengaudit keuangan negara.
Baca juga: BPK: setiap desa perlu miliki program prioritas
Apabila politisi ingin menjadi anggota BPK itu, menurut Enny tidak cukup dengan latar belakang politik saja, tetapi harus mempunyai kompetensi melakukan audit yang tidak hanya sekadar pemeriksaan administrasi.
Maka Enny mengusulkan pemilihan anggota BPK ke depan perlu menggunakan Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan penyaringan calon yang kompeten. Pemilihan tidak seharusnya dilakukan DPR karena menurutnya lembaga legislatif itu bertugas untuk konsultasi saja.
Namun ia berharap anggota BPK yang dipilih oleh DPR nanti bisa menghasilkan anggota yang mempunyai rekam jejak dan pengalaman di bidang audit tanpa ada kepentingan politik apapun.
Baca juga: BPK soroti lemahnya sistem pengendalian internal kementerian/lembaga
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
