Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga sekarang belum menemukan solusi terhadap permasalahan Panitia Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), terutama di Batam yang mencapai ribuan orang.Permasalahan di Batam ini agak rumit, karena jumlah peserta didik mencapai ribuan orang
"Belum, belum. Ini kami sedang rapat membahas soal PPDB," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepri, Atmadinata, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Senin (8/7).
Berdasarkan informasi dari staf di Disdik Kepri, hari ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengundang orang tua dan wali murid di Lapangan Engku Putri, Batam. Gubernur ingin mendengar aspirasi dari warga, dan mencari solusinya.
"Permasalahan di Batam ini agak rumit, karena jumlah peserta didik mencapai ribuan orang," katanya.
Aksi gubernur itu dikritik oleh Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. Ia mempertanyakan urgensi mengundang seluruh orang tua atau wali murid itu di Lapangan Engku Putri, Batam, karena yang dibutuhkan secara cepat itu solusi.
"Warga itu butuh solusi yang tepat supaya tidak resah berkepanjangan. Kalau ngumpul di lapangan tanpa solusi, untuk apa? Kalau sudah ada solusi, laksanakan, tidak perlu mereka dikumpulkan pada hari kerja," tegasnya.
Baca juga: FKSS Jabar: sistem zonasi PPDB buat SMA swasta terpuruk
Sementara solusi untuk PPDB di Kota Tanjungpinang sudah ditetapkan setelah banyak warga yang mengeluhkan putra-putrinya ditolak sistem PPDB tingkat SMAN yang menggunakan sistem zonasi.
Solusi yang dilaksanakan yakni membuka gelombang kedua, yang diumumkan di laman provinsikepri.siap-ppdb.com.
Untuk zonasi Kota Tanjungpinang sendiri, SMAN 1 buka kuota untuk 9 orang, SMAN 2 sebanyak 6 siswa, SMAN 3 terima 278 siswa, SMAN 4 terima 60 siswa, SMAN 5 untuk 113 siswa, SMAN 6 sebanyak 65 siswa lagi, dan terakhir SMAN 7 menerima 64 siswa lagi.
Pembukaan dilakukan mulai Selasa selama dua hari.
Terkait hal tersebut, Iskandarsyah mengapresiasinya. Solusi yang tepat disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah seharusnya memiliki desain untuk mengatasi permasalahan tahunan ini.
"Data terkait berapa jumlah pelajar yang akan masuk sekolah setiap tahun harus dimiliki, dan dicari solusinya sebelum menimbulkan permasalahan," katanya.
Dari data itu, menurut dia, dapat diketahui kebijakan atau langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah, apakah penambahan jumlah kelas, jumlah kursi atau jumlah sekolah.
"Permasalahan ini sangat sederhana, yang seharusnya dapat diselesaikan segera," katanya.
Baca juga: Orang tua siswa mengadu persoalan PPDB ke DPRD Bali
Baca juga: Dewan Kota Pontianak desak pemerintah evaluasi PPDB
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
