Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa belanja infrastruktur di kementeriannya harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi.Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan ind
Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
“Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap perekonomian. Misalnya pembangunan jalan harus terkoneksi dengan kawasan industri, pelabuhan dan pariwisata," kata Menteri Basuki dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selain itu, menurut dia, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha.
Baca juga: Kementerian PUPR belanja infrastruktur Rp15,4 triliun
Menteri Basuki mengatakan sesuai yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR berada di bawah rata-rata nasional yakni 40 persen, sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah sebesar 26,18 persen dan realisasi fisik 27,36 persen dari total anggaran Rp117,81 triliun.
“Kementerian Keuangan juga menyampaikan catatan bahwa Kementerian yang penyerapan tinggi lebih banyak pada belanja bantuan sosial. Bukan ingin membela diri, Kementerian PUPR mengalami reorganisasi, kemudian ada Pemilu, dan libur Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian pekerjaan harus dihentikan. Dari hasil evaluasi prognosis kami bahwa realisasi keuangan akhir 2019 adalah 92,75 persen,” kata Menteri Basuki.
Untuk mencapai target tersebut, pelelangan ditargetkan sudah seluruhnya tuntas pada Juli 2019. Pada tahun ini, pelelangan barang dan jasa dilakukan oleh unit organisasi baru Kementerian PUPR yakni Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang dibentuk setiap provinsi.
BP2JK didukung sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian PUPR lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Dalam pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki juga mengharapkan swasta dapat tumbuh lebih signifikan. Untuk itu Kementerian PUPR membatasi keterlibatan BUMN Karya untuk tidak menangani paket-paket pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100 miliar.
Baca juga: Menteri PUPR imbau Kejaksaan kawal anggaran penanganan bencana
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
