Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih menyatakan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bukan semata-mata mengganti tanaman tua atau salah benih dengan tanaman baru menggunakan benih bersertifikat.Saya melihat ini salah satu strategi pemerintah untuk mensinkronkan pemerintah pusat dengan daerah
Namun, menurut dia saat memberikan pemaparan dalam seminar sawit nasional di Jakarta, Rabu, dengan melakukan PSR maka ada banyak hal yang harus dibenahi bukan hanya meningkatkan produktivitas tanaman rakyat.
"Sehingga diharapkan dalam PSR ini jangan hanya berpikir mengganti tanamannya saja tanpa membenahi atau menata perkebunannya,"ujarnya dalam seminar bertema “Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat?: Peremajaan Sawit Rakyat Solusi Peningkatan Produktivitas Sawit Nasional" yang dilaksanakan Media Perkebunan.
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menyebutkan sejumlah aspek dalam perbaikan perkebunan sawit rakyat yakni peningkatan produktivitas tanaman sawit, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani sawit baik kemampuan teknis maupun manajerial.
Kemudian perbaikan tata kelola kebun sawit rakyat baik kelembagaan petani maupun infrastruktur perkebunan.
Oleh karena itu, Bungaran berharap dalam program PSR ini pemerintah harus bisa mendesain perkebunan sawit rakyat berkelanjutan. Sebab jika pemerintah tidak bisa membenahinya maka masalah ini akan terus menjadi persoalan dalam 10 bahkan 15 tahun tahun ke depan, meskipun melakukan peremajaan.
"Saya melihat ini salah satu strategi pemerintah untuk mensinkronkan pemerintah pusat dengan daerah. Atas dasar itulah presiden turun langsung ke bawah untuk membenahinya. Ini dilakukan agar sawit rakyat naik kelas dan lebih berkelanjutan," ujarnya.
Sementara itu, pengamat perkebunan Gamal Nasir membenarkan bahwa pertumbuhan kelapa sawit rakyat cukup pesat karena memang memberikan banyak manfaat, dan itu sudah terbukti.
Berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2017, dari luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 12.307.677 hektar, yang dimiliki oleh rakyat atau petani mencapai 4.756.272 hektar.
Angka itu meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 1979 atau awal perkebunan rakyat, dimana total luas perkebunan kelapa sawit hanya 260.939 hektar dan yang dimiliki oleh petani seluas 3.125 hektar.
Terkait hal itu, mantan Dirjen Perkebunan itu menyatakan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat berat jika tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh.
Pada tahun ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan PSR mencapai 200 ribu hektar, dan data rekomendasi teknis (rekomtek) yang sudah masuk per Juni 2019 mencapai sekitar 33 ribu hektar.
Baca juga: Bungaran: Sawit rakyat tumbuhkan pusat ekonomi pedesaan
Baca juga: Pemerintah optimistis target peremajaan sawit rakyat 2018 tercapai
Baca juga: Presiden resmikan program peremajaan sawit rakyat Rohil
Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
