Peraturan tersebut meliputi pedoman nilai ambang batas (NAB) faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, ergonomi, dan psikologi serta persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk standar kualitas udara dalam ruangan.
"Peraturan menteri tersebut juga mengatur tentang mekanisme pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja, lembaga atau unit pelaksana pemeriksaan, dan atau penguji lingkungan kerja dan pengawasan serta sanksi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sugeng Priyanto dalam Seminar Nasional "Tantangan Implementasi Permenaker No.5/2018" di Jakarta, Kamis.
"Permenaker tersebut diharapkan menjadi jawaban untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, sehingga tercipta produktivitas kerja yang terus meningkat," ia melanjutkan.
Penerbitan dan penerapan peraturan tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020.
Sugeng mengatakan, pelaksanaan K3 merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar dan perlindungan tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata.
Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan aturan mengenai K3 untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi dunia usaha.
"Seiring pesatnya pembangunan di berbagai bidang di Indonesia, maka peranan pengendalian risiko terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi semakin penting," kata dia.
Baca juga:
Kemnaker dorong inovasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kemenaker: perusahaan terapkan manajemen keselamatan-kesehatan kerja di bawah 10 persen
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
