Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Kalimantan Sulawesi Syaifuddin mengingatkan bukan hanya dana bagi hasil (DBH) yang membuat perekonomian di daerah penerima berputar.
“Ada dampak ikutan, seperti kebutuhan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa. Bahkan, dari sektor industri itu juga menghasilkan pajak yang nilainya cukup besar. Artinya, manfaatnya ke ekonomi dan pembangunan daerah cukup nyata,” kata Syaifuddin dalam diskusi Dampak Ikutan Migas yang diselenggarakan SKK Migas Kalimantan Sulawesi, di Balikpapan, Kamis.
Baca juga: Anggota DPR RI Kaltim minta perhatikan DBH
Ia mencontohkan Kota Balikpapan yang tidak memiliki pertambangan batu bara dan migas tetapi merasakan manfaat dari industri tersebut. Di antaranya berupa kantor perusahaan yang berpusat di Balikpapan dan kebutuhan pendukung lain untuk kegiatan pertambangan migas dan batu bara tersebut.
“Kontraktor-kontraktor juga di sini, jadi Balikpapan dapat multiplier effect-nya. Orang akhirnya berkegiatan ekonomi di sini, belanja di sini, menginap dan makan, pajak-pajaknya kan berputar,” ucapnya.
Bagi daerah di sekitar operasi malah mendapatkan apa yang disebut CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR juga bisa membantu mempercepat tercapainya kesejahteraan.
Sementara, Aji Sofyan Effendi, peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, menambahkan efek ekonomi kegiatan hulu migas memberikan pengaruh yang luar biasa bagi daerah terutama yang terlibat langsung.
Baca juga: Dekati target, lifting migas semester I 2019 capai 1,8 juta BOEPD
“Namun industri migas sangat rentan terhadap dinamika ekonomi, baik lokal, nasional, hingga dunia,” katanya. Ditambah lagi secara alami cadangan migas semakin berkurang, dan harganya di pasaran dunia fluktuatif.
Justru di industri migas itu juga daerah penghasil migas, juga batu bara, selama ini membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan ditopang DBH.
“Kita tidak bisa keluar dari zona aman. Kita seperti dininabobokkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bagi hasil dan kita terbiasa dengan itu sehingga tidak ada inovasi,” kata Aji Sofyan.
Inovasi itu juga muncul dalam paparan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kaltim Kaltara Samon Jaya. Dengan luasnya wilayah, kata Samon, mestinya pertanian adalah pilihan logis bangsa Indonesia selain juga perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
Baca juga: DBH migas akan difokuskan untuk infrastruktur
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
