Presiden Jokowi beri arahan penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020

15 Juli 2019 14:40 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/7/2019). Ratas tersebut membahas pagu indikatif tahun anggaran 2020. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Kita jaga terus tetap sehat, juga responsif, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020 dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

"Kita jaga terus tetap sehat, juga responsif, memperkuat daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden Jokowi dalam rapat yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.

Kepala Negara menyebutkan ada empat hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020.

"Pertama, sesuai yang saya sampaikan APBN 2020 kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas SDM baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan dan lainnya," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Tanggapi pidato Jokowi, Apindo: Tingkatkan SDM ekonomi kerakyatan

Kedua, anggaran lima persen di bidang kesehatan diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh Tanah Air dan paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, kesehatan dan keselamatan ibu hamil, serta program imunisasi.

"Ini harus betul-betul menjadi perhatian kita dalam pembangunan SDM," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketiga, lanjutnya, terkait dengan infrastruktur. Presiden Jokowi meminta pembangunan infrastruktur dilakukan secara terfokus, kemudian disambungkan dengan lokasi kegiatan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan kawasan industri kecil. Selain itu, kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan, serta sentra sentra usaha mikro, kecil dan menengah.

Keempat, kata Presiden Jokowi, RPABN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. "Saya melihat yang namanya PKH, Dana Desa, dan sembako murah bisa menyasar kepada yang betul-betul membutuhkan, demikian juga bantuan modal untuk pengusaha mikro kecil dan menengah," katanya.

Sementara terkait belanja pegawai, Presiden Jokowi meminta semua harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah.

"Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja yang kurang produktif, dan pastikan semua tepat sasaran," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: KEIN sebut Jokowi harus fokus dorong investasi 4 sektor ini