• Beranda
  • Berita
  • Amien kritik keras rekonsiliasi politik hanya bagi-bagi kekuasaan

Amien kritik keras rekonsiliasi politik hanya bagi-bagi kekuasaan

15 Juli 2019 15:38 WIB
Amien kritik keras rekonsiliasi politik hanya bagi-bagi kekuasaan
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyampaikan pernyataan pers di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin. (Imam B)
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan mengkritik keras kalau yang terjadi antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sekedar bagi-bagi kekuasaan.

Kalau itu terjadi menurut Amien, rekonsiliasi hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan adalah aib dan negatif karena masyarakat menilainya para politisi tidak memiliki kekuatan moral yang dipegang.

"Saya setuju rekonsiliasi agar bangsa Indonesia tidak pecah, namun jangan sampai itu diwujudkan dengan bagi-bagi kursi. Karena apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan calon, lalu ujungnya bagi-bagi kursi," kata Amien di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.

Baca juga: Amien Rais belum mau komentari pertemuan Prabowo-Jokowi

Baca juga: PAN: Nasihat Amien Rais harus diperhatikan partai


Dia mendukung dua tokoh yang sempat menjadi kompetitor di Pilpres 2019 itu berangkulan namun jangan sampai itu mengaburkan makna masing-masing parpol dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, dalam sebuah negara demokrasi, tidak baik kalau tidak ada oposisi sehingga bisa menjadi negara otoriter.

"Kalau nanti ada sesuatu yang kurang baik lalu tidak ada oposisi maka demokrasi akan menjadi otoriter," ujarnya.

Dia berpesan, Prabowo tetap terus menjadi persatuan dan kesatuan namun jangan sampai pernah terkooptasi hanya karena dapat satu atau dua kursi menteri lalu berpindah haluan politik.

Baca juga: Dewan Pers: Indonesia butuh Prabowo dan Gerindra sebagai oposisi

Baca juga: PAN harapkan Gerindra-PKS tetap jadi oposisi

Baca juga: Jokowi: Silahkan oposisi asal jangan menimbulkan dendam dan kebencian


Menurut dia, kalau demokrasi tanpa ada oposisi, itu namanya demokrasi bohong-bohongan padahal dalam demokrasi dibutuhkan mekanisme "check and balances".

"Demokrasi itu ada mekanisme check and balances, yaitu eksekutif melangkah dengan berbagai macam langkah lalu yang mengawasi adalah parlemen," katanya.

Dia menilai kalau anggota parlemen sebagian besar menjadi tukang stempel atau jadi juru bicara eksekutif maka yang terjadi adalah lonceng kematianf bagi demokrasi.

Amien mengatakan merajut merah-putih bisa diteruskan namun soal kekuasaan, berikan kesempatan yang utuh kepada Jokowi-Ma'ruf dengan para menterinya bekerja dan oposisi mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Prabowo, Dewan Pers: Itu jadi relaksasi politik

Baca juga: Gerindra: Prabowo tidak ada kesepakatan politik dengan Jokowi


 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019