Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko gagal panen sektor pertanian akibat musim kemarau.Saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini
"Saya minta risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari," kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas membahas antisipasi dampak kekeringan di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Kepala Negara meminta suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun suplai air pertanian tetap terjaga.
"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor," kata Presiden dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Presiden mengaku mendapat laporan BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus sampai nanti September.
"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada, 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," jelas Jokowi.
Ia menyebutkan kondisi itu sudah terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT.
"Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," katanya.
Presiden juga meminta Menteri LHK memantau dan mengendalikan potensi titik panas yang ada.
"Kita harapkan kebakaran hutan dan lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari," katanya.
Baca juga: Kementan sebut sawah puso tidak kurangi stok beras nasional
Baca juga: Kementan siapkan bibit padi unggul hadapi kekeringan
Baca juga: BPPT: TMC cegah kerugian panen akibat kekeringan Rp3 triliun
Pewarta: Agus Salim
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
