Dewan Militer Sudan, koalisi oposisi capai kesepakatan politik

17 Juli 2019 14:51 WIB

Warga Sudan melakukan selebrasi sambil mengibarkan bendera nasional, setelah dewan militer berkuasa dan koalisi oposisi serta kelompok aksi protes mencapai kesepakatan untuk berbagi kekuasaan selama masa transisi sebelum pemilu, di jalanan Khartoum, Sudan, Jumat (5/7/2019). REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/djo/wsj. (REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH)

Dewan Militer, yang berkuasa di Sudan, dan aliansi oposisi menandatangani kesepakatan politik pada Rabu sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan dengan tujuan membawa negeri itu menuju demokrasi.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Khartoum dengan dihadiri penengah Afrika, setelah satu malam pembicaraan guna merancang sebagian perincian kesepakatan itu, yang dicapai pada awal Juli.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk melicinkan jalan bagi peralihan politik di Sudan setelah para pemimpin militer mendepak presiden Omar Al-Bashir pada April, setelah berpekan-pekan protes terhadap dia.

"Kami menginginkan tanah air yang stabil, sebab kami telah sangat menderita," kata Ibrahim Al-Amin, seorang pemimpin koalisi oposisi Kekuatan bagi Kebebasan dan Perubahan, setelah upacara penandatanganan, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu.

Penengah Ehiopia Mahmud Dirir mengatakan Sudan perlu mengatasi kemiskinan dan menyeru negara agar tersebut dikeluarkan dari daftar AS mengenai negara yang mendukung terorisme.

Semua pihak masih menangani deklarasi undang-undang dasar, yang diperkirakan ditandatangani pada Jumat.

Sumber: Reuters
Baca juga: Dewan militer Sudan pelajari proposal Uni Afrika dan Ethiopia
Baca juga: Militer, oposisi Sudan setuju berbagi kekuasaan
Baca juga: Dubes Sudan: Indonesia jadi model bagi Sudan ciptakan perdamaian