Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Gorontalo berada pada angka 73,92% atau pada kategori baik dan berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 72,1 persen.
Tingginya IDI Provinsi Gorontalo dinilai melalui tiga aspek yang meliputi aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.
Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi Gorontalo tahun 2017 menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2012 dengan nilai indeks di bawah 60 persen.
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki pada Rabu, mengatakan, peningkatan indeks demokrasi itu menunjukkan hal positif.
"Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di Gorontalo," katanya pada Focus Group Discussion (FGD) “Kajian Peran Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Bappenas RI di Gorontalo.
Baca juga: Umur demokrasi Indonesia dinilai terlalu muda untuk pemilu serentak
Baca juga: Kominfo undang belasan jurnalis asing kenali demokrasi di Indonesia
Baca juga: Pengamat sepakat hidupkan oposisi untuk demokrasi berkualitas
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem mengatakan walaupun Indeks demokrasi Gorontalo sudah mengalami kenaikan, namun masih perlu penanaman nilai demokrasi yang berkelanjutan.
Bukan hanya pada saat mendekati momen pemilu, namun berkesinambungan untuk mendukung kedewasaan dalam budaya berdemokrasi.
“Kapasitas anggota DPRD khususnya terkait pendidikan pun harus ditingkatkan, serta regulasi penggunaan dana partai semestinya dibuat pola yang menjadi standar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban,” tukasnya.
Angka IDI Provinsi Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional, juga menjadi salah satu alasan Gorontalo menjadi salah satu lokasi FGD untuk menghimpun masukan dan umpan balik yang konstruktif khususnya terkait peran lembaga perwakilan dalam demokrasi Indonesia untuk perbaikan perencanaan nasional.
FGD diikuti Kepala Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi Bappenas RI, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Komunitas Penggiat Pemilu Provinsi Gorontalo, dan Universitas Gorontalo.
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
