Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) menargetkan pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara rampung pada 2019 sesuai arahan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM.PLBN akan sangat membantu pengaturan lintas batas dari dan ke negara tetangga Malaysia
Hal ini diungkapkan Deputi I Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon pada rakor lintas negara yang berlangsung di Tarakan, Selasa (16/7).
Ia mengatakan, pemerintah pusat telah berkomitmen menyelesaikan seluruh program pembangunan yang telah dianggarkan pada APBN 2019 termasuk dua PLBN di Kabupaten Nunukan yakni di Long Midang Kecamatan Krayan dan Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur.
Sebenarnya ada tiga PLBN yang akan dibangun di Kabupaten Nunukan namun dua yang segera dirampungkan sehingga bisa dioperasikan pada Oktober 2019 ini.
Sedangkan target penyelesaian PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Ogong akan dibahas lebih lanjut, jelas Robert.
Percepatan Penyelesaian pembangunan kedua PLBN ini tidak terlepas dari ngotot-nya Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid kepada pemerintah pusat selama ini.
Pengoperasian PLBN Long Midang dan Sei Nyamuk nantinya, menurut Robert Simbolon, diharapkan tidak hanya dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan negara saja.
Tetapi juga harus memperhitungkan aspek pengelolaan potensi di masing-masing kawasan, seperti potensi garam gunung dan beras organik di Kecamatan Krayan.
Robert dalam kesempatan itu juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Nunukan yang begitu antusias menyikapi rencana pembangunan PLBN di wilayahnya.
“Kami perhatikan ibu bupati ini begitu antusias, bahkan kalau boleh dibilang sangat agresif mengejar kami (BNPP) agar pembangunan perbatasan dipercepat,” kata Robert.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Laura menyampaikan alasan Pemerintah Kabupaten Nunukan begitu bersemangat mendukung pembangunan PLBN di wilayahnya.
Alasan pertama, kata Laura, karena pembangunan PLBN nanti akan sangat membantu pengaturan lintas batas orang dan barang dari dan ke negara tetangga Malaysia. Kedua, keberadaan PLBN nanti bisa menjadi penjaga identitas Bangsa Indonesia.
“Namun yang lebih penting adalah, keberadaan PLBN yang megah bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami warga yang tinggal di perbatasan,” tegas Laura.
Ia menambahkan, rencana pembangunan PLBN di Long Midang hingga saat ini tidak menemui kendala yang berarti. Kecuali rencana pembangunan PLBN Sei Nyamuk sampai saat ini masih terkendala dalam hal pembebasan lahannya.
Di akhir rapat koordinasi tersebut, Laura menyerahkan sejumlah dokumen kepada Robert Simbolon selaku Ketua Tim Percepatan Pembangunan PLBN.
Dokumen tersebut berupa surat keputusan penetapan status penggunaan lahan dan aset daerah untuk pembangunan PLBN serta beberapa surat terkait legalitas lahan yang akan dipergunakan sebagai tapak pembangunan PLBN.
Baca juga: Pemerintah targetkan 11 PLBN selesai Agustus 2019
Baca juga: Pemerintah segera bangun pos lintas batas Kaltara
Pewarta: Rusman
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
