Jaksa harus cegah penyelewengan anggaran proyek melalui TP4D

22 Juli 2019 16:15 WIB

Kajati Maluku Triyono Haryono mengingatkan jajarannya harus bisa melakukan pencegahan sejak dini terhadap indikasi penyelewengan anggaran proyek pemerintah yang strategis melalui program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah. (22/7/2019) (Daniel Leonard)

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono mengingatkan jajarannya harus bisa melakukan pencegahan sejak dini terhadap indikasi penyelewengan anggaran proyek pemerintah yang strategis melalui program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah.

"Pidato Jaksa Agung adalah point yang paling penting tentang mengamankan pembangunan terutama untuk proyek-proyek strategis nasional melalui upayakan pencegahan," kata Kajati di Ambon, Senin.

Penegasan Kajati disampaikan pada upacara peringatan HUT Adhyasa ke-59, dan dalam kesempatan itu Kajati Maluku membacakan sambutan tertulis Jaksa Agung.

"Saya sudah bicarakan dengan gubernur selaku kepala daerah di sini untuk upayakan pencegahan dan dibentuk TP4D untuk mengamankan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah," ujarnya.

Baca juga: Kejagung terapkan CIA untuk pencegahan korupsi

Baca juga: Pengamat: Pimpinan KPK mendatang harus upayakan pencegahan

Baca juga: PP Muhamadiyah dan KPK sepakat berkolaborasi cegah korupsi

Tujuannya jangan sampai diselewengkan atau dikorupsi anggarannya dan proyeknya berjalan bagus karena pencegahan itu lebih efektif dan efisien.

Sebab dananya utuh tersalurkan untuk pengerjaan proyek karena tidak dikorupsi, dan begitu ada indikasi melenceng maka sama-sama saling mengingatkan untuk kembali ke jalurnya yang benar.

"Dengan sama-sama mengingatkan insya Allah semoga akan digapai dan ini yang harus bersih, dimana Kejaksaan harus bersih dan pemda juga demikian," tandasnya.

Kalau menyapu dengan sapu yang kotor maka lantainya juga kotor, sehingga sama-sama kedepan diharapkan dari pemda untuk merapatkan barisan.

"Soal evaluasi P4D yang sudah beberapa lama jalan menurut Kajati sudah bagus, hanya yang namanya penilaian itu dari masyarakat tetapi semua berjalan sesuai SOP yang berlaku," ujar Kajati.

Karena sebelum dilakukan pendampingan, Kejaksaan melakukan ekspose masalahnya terlebih dahulu untuk dipilah-pilah, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu didampingi.

Sebab tidak semua proyek itu mendapat pendampingan melalui program TP4D karena baik proyek mapun personelnya terbatas sehingga, kedepannya lebih intensif dan akan memberikan penerangan hukum kepada SKPD melalui izin gubernur sehingga ada sinergitas.

Jajaran Adhyaksa juga diminta untuk komitmen dan konsisten dalam menningkatkan kompetensi, sikap proaktif mendorong optimalisasi dan produktivitas berkenan dengan tupoksi dan tanggungjawab yang diemban.

Tujuannya agar mampu berkontribusi positif dan maksimal sebagai bentuk pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, serta negara.