Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah fokus revitalisasi tiga tingkatan lembaga vokasi hingga 2024 untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia.Kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional.
“Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir," kata Darmin dalam pernyataan di Jakarta, Senin.
Darmin mengatakan tiga tingkatan lembaga vokasi tersebut antara lain Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperkuat tenaga kerja level operator.
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah, re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
"Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain," kata Darmin terkait tujuan revitalisasi tersebut.
Menurut dia, fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilakukan karena sebanyak 55 persen orang Indonesia yang bekerja hanya memiliki pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Untuk itu, reformasi lembaga vokasi dapat diupayakan melalui penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
“Kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional. Jadi kita bisa semakin mengembangkan vokasi, dan standarnya akan bisa sama antara satu kota dengan lainnya. Ini namanya basis scaleability yang menyetarakan kompetensi secara nasional," kata Darmin.
Saat ini, pemerintah siap mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dari 721.000 mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024, seiring dengan upaya peningkatan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non-politeknik menjadi 572.000 orang.
Pemerintah juga akan meningkatkan daya tampung politeknik dari 365.000 mahasiswa di 2019 menjadi 731.000 mahasiswa pada 2024 serta mendorong penambahan jumlah program studi sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru.
Terobosan lainnya adalah menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.
Selain itu, terdapat peningkatan kapasitas dosen produktif melalui ToT, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri (silver expert), termasuk adanya pembenahan sarana dan prasarana kampus agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Pembenahan lainnya adalah penerapan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi Exit, yaitu mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan vokasi untuk bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran berikutnya untuk melanjutkan studi.
Perguruan tinggi vokasi juga wajib memiliki mitra industri untuk memastikan terwujudnya link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi, yang didukung oleh keterlibatan industri.
Keseluruhan ide pembenahan pendidikan dan pengembangan vokasi ini telah didukung oleh pemberian insentif pajak super deductible tax tertinggi sebesar 200 persen yang telah ditegaskan melalui penerbitan PP Nomor 45 Tahun 2019.
Terdapat 487 kompetensi yang dapat diberikan fasilitas super deductible tax. Dari jumlah tersebut, ada 313 kompetensi yang menjadi prioritas pada politeknik dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau vokasi.
Baca juga: Darmin yakin "Super deductible tax" bakal dorong pengembangan vokasi
Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
