"Sebenarnya efek itu terjadi karena adanya kebutuhan pasar baru di wilayah tersebut. Perpindahan penduduk misalnya, tentu akan mendorong pergeseran pasar juga ke wilayah tersebut," kata Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Apalagi, ujar dia, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dan properti juga akan meningkatkan konsumsi di wilayah ibu kota baru tersebut.
Hal tersebut, lanjutnya, karena bila tadinya perputaran ekonomi atau aktivitas pasarnya relatif rendah, karena munculnya aktivitas ekonomi baru yang lebih masif juga akan meningkatkan konsumsi perekonomian di sana.
"Tapi menurut saya, itu efek yang memang biasa terjadi di wilayah pemindahan ibu kota," katanya.
Mengenai kajian Bappenas yang menyatakan bahwa lebh dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik, Rachmi mempertanyakan hitungan dari angka tersebut.
Namun, lanjutnya, yang jelas peningkatkan kebutuhan pasar di lokasi ibukota baru itu ada, tetapi berapa dampak signifikansinya perlu dikaji kembali.
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan fokus kepada tiga hal sebelum merealisasikan wacana memindahkan ibu kota, guna mengurangi ketimpangan yang terjadi di Jawa dan luar Jawa.
"Kita lima tahun ke depan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ini," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam acara di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7).
Bambang mengatakan ketimpangan yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa cukup terlihat. Dia mencontohkan tentang perekonomian Indonesia, di mana 58 persen di antaranya berpusat di Pulau Jawa. Sementara 42 persen sisanya tersebar di wilayah luar Jawa.
"Bahkan kalau kita spesifik di daerah Jabodetabek atau di daerah metropolitan Jakarta, maka kontribusi ekonominya kira-kira seperlima atau 20 persen ekonomi Indonesia ada di Jakarta," ujar Bambang.
Bambang mengatakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut, Pemerintah akan memfokuskan kepada tiga hal, yakni pengembangan industrialisasi di pulau lain selain pulau Jawa, pengembangan kawasan ekonomi baru, serta mengembangkan enam kota metropolitan di luar jawa.
Mengenai pengembangan industrialisasi di luar Jawa, Bambang mengatakan Pemerintah akan melakukan hilirisasi sumber daya alam yang ada di luar Jawa.
"Apakah itu di Kalimantan, Sumatera, maupun Sulawesi, dan ini hilirisasi yang terkait dengan hasil tambang maupun hasil perkebunan," ucapnya.
Baca juga: BPH Migas gelar FGD kebutuhan gas Kalimantan terkait pindah ibu kota
Baca juga: Inkindo nilai pemindahan ibu kota pilihan tepat
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
