Anggota DPRD DKI: SiLPA tinggi, banyak kegiatan tidak terealisasi

24 Juli 2019 20:52 WIB

Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan tiga RSUD. Salah satunya pembangunan RSUD Koja baru tercapai 66 persen. Susylo Asmalyah/Antara

Silpa DKI cukup besar, artinya banyak pekerjaan atau proyek yang tidak berjalan. Padahal masyarakat membayar pajak setiap saat

Anggota DPRD DKI Jakarta Ramli Muhammad menilai APBD 2018 yang mencatatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang cukup tinggi mencapai Rp9,755 triliun menandakan banyak kegiatan yang tidak terealisasi.

"Dengan SiLPA yang sebesar itu masyarakat dirugikan karena pembangunan 'public service' tidak dapat direalisasikan," kata Ramli kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan beberapa pelayanan publik yang masih mangkrak pengerjaannya salah satunya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara yang baru mencapai 66 persen.

Baca juga: DPRD DKI sebut diskresi dibutuhkan agar pembangunan RSUD Koja rampung

"Diperlukan percepatan karena kebutuhan pelayanan kesehatan bagu masyarakat terus meningkat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) bagi setiap kelurahan di DKI Jakarta juga belum merata.

Baca juga: Mendagri sebut Silpa DKI Jakarta dan Aceh paling tinggi 2018

"Masih terdapat 89 kelurahan yang belum memiliki RPTRA, harus segera dibangun agar ada keadilan dan pemerataan," ucapnya.

Ia menambahkan penataan jalan maupun saluran air di kampung sawah dan tanah merah Jakarta Utara juga belum terealisasi.

"Silpa DKI cukup besar, artinya banyak pekerjaan atau proyek yang tidak berjalan. Padahal masyarakat membayar pajak setiap saat," katanya.

Ia menambahkan jika alasan SiLPA DKI besar karena efisiensi, maka Pemprov DKI Jakarta harus transparan berapa nilai SiLPA efisiensi dan berapa nilai SiLPA dari gagalnya pekerjaan atau proyek.

"Transparansi SiLPA sangat penting agar masyarakat juga mengetahui sejauh mana kinerja eksekutif (Pemprov DKI Jakarta) melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik," katanya.

Menurut dia, SiLPA yang cukup besar juga menandakan bahwa penyusunan perencanaan Anggaran tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat pembangunan yang akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Baca juga: Anies coret anggaran pengadaan lift rumah dinas