"Menurut pandangan saya tidak hanya KPK, bila perlu calon menteri perlu debat publik," kata Emrus di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Daftar 104 kandidat capim KPK 2019-2023
Baca juga: Pansel harap capim KPK tidak miliki gangguan psikologis
Baca juga: Trimedya: capim KPK sebaiknya uji kelayakan-kepatutan di DPR saat ini
Baca juga: Pansel capim KPK terima 900 "email" masukan masyarakat
Emrus mengatakan posisi pimpinan KPK adalah independen, bukan bagian dari pemerintah. Melalui debat publik, masyarakat bisa mengetahui kapasitas dan kapabilitas kandidat.
"Tentu debat publik ini tentang kapabilitasnya, dan ada uji publik tentang integritasnya, salah satunya masyarakat tahu rekam jejak dia dibuka langsung," ujarnya.
Soal teknis debat, Emrus mengusulkan setidaknya ada dua tipe format debat untuk para capim KPK ini, yakni akademik dan praktis.
"Debat praktis seperti di pengadilan. Baru debat akademik yang dibuktikan dengan data empirik, bukti, data dan analisis," kata Emrus.
Menurutnya, penggabungan debat akademik dan praktis sangat pas untuk melihat kapabilitas dan integritas capim KPK.
"Jadi, saya lebih cenderung menggabungkan keduanya. Misalkan perdebatan ada empat sesi. Dua sesi debat akademik dan dua sesi debat praktis," ujarnya.
Debat publik akan digelar Pansel KPK yang dipimpin Yenti Garnasih setelah mendengar masukan dari para pemimpin redaksi media massa.
Debat akan dilakukan kepada para capim yang telah lolos tes psikologi dan sebelum mengikuti tes wawancara. Pengumuman hasil tes psikologi 104 capim KPK akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.
Baca juga: Antasari: Koalisi LSM seolah ingin hadang capim KPK dari Polri
Baca juga: Antasari ingatkan Pansel Capim pilih pimpinan KPK tidak langgar UU
Baca juga: Pansel serahkan pada putusan Presiden untuk pilih pimpinan KPK
Baca juga: WP apresiasi pengumuman pansel masukkan identitas-pekerjaan capim KPK
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019