Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi adanya dugaan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aswar Hasan yang diduga mendukung gerakan radikal karena aktif dalam Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Aswar itu orang baik dan moderat, tidak radikal. Dia pernah jadi sekretaris KPPSI di Sulawesi Selatan. Komite itu mencakup seluruh organisasi Islam di Makassar, dulu, apakah itu Muhammadiyah, NU, ikut semua pada saat pembentukan itu," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Wapres menekankan bahwa KPPSI bukanlah organisasi yang mengarah ke radikalisme. Justru, keberadaan Komite dan Aswar di situ adalah untuk meredam adanya upaya radikal.
Baca juga: KPI optimistis RUU Perkawinan disahkan pada September 2019
"Lembaga itu bukan lembaga radikal, dan Aswar itu bukan orang radikal, justru dia meredam keinginan-keinginan orang yang mau macam-macam," tambahnya.
Syariat Islam seharusnya bukan menjadi hal yang harus diperdebatkan, kata JK, karena sebenarnya syariat tersebut bertujuan untuk mengajak umat Islam menjalankan ibadah dengan baik.
"Kalau kita shalat secara Islam, kita puasa secara Islam, kita berbagi yang pantas untuk orang; itu syariat Islam. Ya cara itu biasa-biasa saja, jadi tidak ada unsur radikalisme dalam melaksanakan syariat itu," tegasnya.
Baca juga: Komisi I DPR minta KPI kontrol isi siaran agar sejalan Pancasila
Azwar Hasan, yang juga mantan ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Selatan, terpilih sebagai calon anggota KPI Pusat periode 2019-2022 bersama delapan orang lainnya. Delapan anggota lain ialah Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Agung Suprio, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano, Irsal Ambia, Mimah Susanti dan Mohamad Reza.
DPR telah mengirimkan nama-nama calon anggota KPI Pusat periode 2019-2022 kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
