Dokumen tersebut, yang menjabarkan kekuasaan dan hubungan antara semua cabang pemerintah peralihan,, dihasilkan setelah beberapa pekan perundingan yang berlarut dan diperantarai oleh AU dan tetangga Sudan, Ethiopia, di tengah kerusuhan sporadis di Ibu Kota Sudan, Khartoum, dan kota besar lain.
Sudan telah dilanda kerusuhan politik sejak militer menggulingkan pemimpin kawakan Omar Al-Bashir pada April, dan puluhan demonstran tewas selama protes di jalan.
Saat berita mengenai kesepakatan tersebut beredar, orang mulai berkumpul di Jalan Nile, tempat utama di Khartoum, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang. Mereka membunyikan klakson mobil dan berteriak dalam perayaan.
"Kita menang!" demikian teriakan sebagian orang sementara yang lain menyanyikan lagi nasional.
Lebatt mengatakan wakil dari kedua pihak --kelompok sipil pro-demokrasi dan militer-- dijadwalkan melanjutkan pembicaraan pada Sabtu mengenai perincian teknis kesepakatan itu.
Tim teknis dan hukum masih perlu menetapkan kerangka waktu bagi deklarasi tersebut diberlakukan dan bagi pengangkatan pemerintah nasional.
Segera setelah pemerintah peralihan mulai bekerja, Sudan memasuki masa peralihan tiga-tahun --yang direncanakan mengarah kepada pemilihan umum.
Dua poin yang menjadi pertengkaran ialah peran Dinas Intelijen Umum Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF), grup paramiliter paling tangguh di negeri itu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Sudan tahan sembilan prajurit pascapengunjuk rasa tewas
Baca juga: Sudan serukan dukungan internasional bagi penyelesaian politik
Baca juga: Sudan katakan 87 orang meninggal, 168 cedera dalam aksi protes 3 Juni
Baca juga: Dewan Militer Sudan, koalisi oposisi capai kesepakatan politik
Pewarta: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
