Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta para pegawai lembaganya tetap bekerja meskipun memiliki anggaran program yang minim.
"Belanja pegawai besar, anggaran untuk kegiatan tidak besar. Pegawai BKKBN hampir 18 ribu, gajinya Rp2,6 triliun," kata Hasto di Magelang, Senin.
Jumlah anggaran untuk belanja pegawai di BKKBN lebih dari 50 persen dilihat dari total anggaran 2019 yang sebesar Rp3,7 triliun. Belanja pegawai tersebut paling banyak digunakan untuk menggaji penyuluh KB yang jumlahnya hampir 14 ribu orang dari total hampir 18 ribu orang pegawai BKKBN.
Hasto menganalogikan tidak idealnya anggaran belanja di BKKBN seperti seseorang yang memiliki modal untuk membangun rumah namun belanja bahan bangunannya hanya 30 persen sementara sisanya untuk membayar tukang.
Oleh karena itu, Hasto mensiasati keadaan tersebut dengan meminta para penyuluh KB untuk bekerja tanpa harus mengandalkan anggaran untuk program.
"Banyak kegiatan yang nonbudgeter untuk mengefisienkan di lapangan. Kerja nonbudgeter contohnya menggerakkan peserta KB, itu tidak semua harus dibayar. Memang ada anggaran untuk menggerakkan peserta KB, tapi kalau bisa tidak harus dibayar tetap bergerak," kata dia.
Contoh lainnya, jelas Hasto, seperti dokter yang melakukan pemasangan alat kontrasepsi yang tadinya diberikan anggaran khusus, seharusnya bisa tetap bekerja walaupun tidak ada anggaran yang diberikan.
Anggaran BKKBN terus menurun sejak tahun 2018, 2019, dan untuk tahun 2020 mendatang dikarenakan penyerapan yang minim. Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menyebutkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp5,4 triliun hanya bisa diserap sebanyak 72 persen.
Baca juga: BKKBN lakukan penyuluhan dengan cara modern
Baca juga: BKKBN targetkan pegawai baru berinovasi bangun kepercayaan publik
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
