Pemprov belum jelaskan ganjil-genap untuk sepeda motor

6 Agustus 2019 21:06 WIB

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat memberikan keterangan pada media di Balaikota Jakarta, Selasa (6/8/209) petang. (ANTARA News/Ricky Prayoga)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan mengenai rencana pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan melalui plat nomor (ganjil-genap) pada sepeda motor, kendati perluasan kebijakan tersebut segera diumumkan.

"Besok kami umumkan. Besok semuanya, karena masih kami finalisasi," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa petang saat ditanyakan apakah sepeda motor akan terkena kebijakan tersebut.

Syafrin mengatakan saat ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sedang mematangkan rencana perluasan kebijakan ganjil-genap termasuk apakah motor masuk objek kebijakan atau tidak serta lokasi mana saja yang menjadi area ganjil-genap.

Menurut Syafrin, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan satu lokasi jalan sudah bisa digunakan untuk jalur ganjil-genap meski disebutkan bahwa hampir seluruhnya layak untuk diberlakukan ganjil-genap.

"Untuk ganjil-genap pertimbangannya gini. Kita pahami dari aspek kualitas lingkungan itu sudah sangat memprihatinkan, kemudian berikutnya bahwa untuk kriteria penetapan sebuah ruas jalan dapat diterapkan sebagai pembatasan lalu lintas itu seluruhnya sudah hampir sama kondisinya," kata Syafrin.

Baca juga: Jika ibu kota pindah, ganjil-genap tetap perlu diterapkan di Jakarta
Baca juga: Wakil Ketua DPRD DKI tolak aturan ganjil genap sepeda motor
Baca juga: Dishub DKI sebut rencana ganjil genap motor belum final

Syafrin menerangkan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan ganjil-genap adalah visi rasio kendaraan yang berada di atas 0,7 (nilai 1 berarti tidak bergerak) pada jam sibuk, kecepatan rata-rata kendaraan di bawah 30 km per jam serta ada-tidaknya angkutan umum.

"Artinya, dimana dalam kriteria itu, dimana dalam visi rasionya sudah di atas 0,7 pada jam puncak, kecepatan rata-ratanya sudah berada di bawah 30 km per jam, kemudian hampir seluruh jaringan jalan kita sudah terlayani oleh angkutan umum dan yang terakhir adalah kriteria terkait dengan kualitas lingkungan (tingkat polusi)," ujarnya.

Syafrin menyebutkan pihaknya sudah melakukan beberapa simulasi ganjil-genap sehingga nantinya kebijakan yang keluar merupakan kebijakan terbaik.

"Karena kami harus mensimulasikan seluruh alternatif-alternatif yang ada, kemudian kami akan tetapkan titik optimum yang terbaik yang mana," kata Syafrin.