"Prioritas pemerintah pada tahun 2018 lebih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Kami melihat ada persoalan lain konteks HAM yang luput dari perhatian pemerintah," kata anggota Komnas HAM Amiruddin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Baca juga: Komnas HAM harap HAM jadi basis Presiden susun kabinet
Infrastruktur, lanjut dia, berpotensi memunculkan konflik antara pemilik modal dan warga yang merasa haknya yang berkaitan dengan sengketa lahan terabaikan.
Menurut dia, tidak jarang terdapat konflik lahan yang melibatkan warga dengan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur, seperti bendungan, pembangkit listrik, dan tol.
"Terabaikannya hak dari masyarakat yang berhubungan dengan sengketa lahan atau konflik agraria. Ini banyak terjadi, terutama di proyek besar. Untuk itu, perlu dalam perhatian ke depan," kata Amiruddin.
Baca juga: Komnas HAM: terdapat masalah tata kelola di PLN padamnya listrik
Ia berharap pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo selanjutnya, pemerintah dan jajaran kabinet mendatang mampu memberikan perhatian lebih pada konflik agraria ini maupun kasus HAM lainnya.
"Kami ingin lebih awal mengingatkan mengenai persoalan HAM di Indonesia harus diberi perhatian lebih, dan kabinet ke depan menjadikan HAM tolok ukur bagi mereka," kata Amiruddin.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
