"Jadi, kebijakan ganjil genap yang kita implementasikan, tidak kita tujukan supaya masyarakat menggunakan jalur alternatif,” kata Bambang saat dimintai tanggapan terkait penetapan 16 ruas jalan perluasan kebijakan ganjil genap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pro-kontra aturan ganjil genap bagi kendaraan di ibu kota
Baca juga: Dishub DKI Jakarta sediakan angkutan umum di kawasan ganjil genap
Kebijakan ganjil genap yaitu kendaraan dengan nomor polisi ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor polisi genap beroperasi pada tanggal genap.
Menurut Bambang, pihaknya meminta dukungan masyarakat terhadap kebijakan itu karena salah satu langkah yang saat ini memungkinkan untuk segera dilakukan dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara.
"Memang ada kebijakan lain seperti ERP (Electronic Road Pricing) yang juga ditujukan untuk membatasi penggunaan kendaraan bermotor guna mengurai kemacetan, ternyata membutuhkan proses yang tidak sebentar," katanya.
Padahal, kata dia, persoalan kemacetan dan polusi udara merupakan masalah yang harus ditangani saat ini. “Apa nih yang bisa kita lakukan segera dan apa yang bisa kita lakukan saat ini? Menurut saya ganjil genap adalah solusinya,” tegas Bambang.
Bambang menilai selama ini masyarakat sudah nyaman dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tanpa disadari kenyamanan yang didapatkan ternyata turut berkontribusi pada kemacetan dan polusi udara.
“Tanpa kita sadari, kenyamanan yang selama ini kita dapat, justru membuat kita sendiri dan juga orang lain menjadi susah karena terjebak kemacetan dan polusi udara yang ditimbulkan,” jelas Bambang.
Terus berupaya
Bambang juga berpendapat bahwa selama ini baik pemerintah pusat maupun daerah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum massal.
Bambang mencontohkan layanan Transjakarta yang pelayanannya terus meningkat. “Bahkan saat ini Pemprov DKI memiliki layanan Jak Lingko,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan jika sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, BPTJ juga menghadirkan layanan Transjabodetabek, JR (Jabodetabek Ressidence) dan JA (Jabodetabek Airport) Connexion.
Layanan itu diharapkan mampu membuat masyarakat khususnya para pelaju dari luar Jakarta mau beralih menggunakan transportasi umum massal.
"Ini dihadirkan untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat dalam mengakses angkutan umum massal dari tempat tinggal mereka," demikian Bambang.
Baca juga: DPRD ragukan efektivitas perluasan ganjil-genap untuk tekan polusi
Baca juga: Pengamat sebut aturan ganjil-genap tidak adil
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
