"Tata ruang kan juga terkait masalah lingkungan, dampaknya terhadap lingkungan dan sebagainya," kata Idris Ahmad, calon terpilih DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Partai PSI, saat dihubungi Antara, Jumat.
Baca juga: Gubernur bersama DPRD sepakati tiga Raperda tentang BUMD DKI
Baca juga: KPK dalami peran DPRD DKI dalam pembahasan Raperda Reklamasi
Baca juga: Ahok rencanakan perbaiki konsep tata ruang Jakarta
Baca juga: Ahok pilih pejabat Bappenas jadi Deputi Tata Ruang
Ia mengatakan masalah tata ruang yang dimaksud adalah sistem tata ruang yang membangun keadilan bagi semua pihak.
Sistem tata ruang tersebut, menurut dia, harus bisa dimanfaatkan dan bisa berdampak kepada keadilan bagi setiap orang.
"Keadilan ruang. Kalau adil kan enggak harus 50-50. Jadi semua orang bisa memiliki ruang yang adil," katanya.
Selain itu, masalah lain yang mendesak di Jakarta adalah masalah keterbukaan tata kelola.
Menurut dia, pengambilan keputusan strategis, khususnya yang dilakukan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 di dua pekan terakhir masa jabatan mereka, adalah tindakan yang tergesa-gesa karena belum melalui tahap pembahasan yang wajar, transparan dan sepantasnya.
Terkait proses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Idris menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang tidak transparan dan kurang serius.
Pewarta: Katriana
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
