Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat.Kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui semangat reformasi birokrasi
Menurut dia pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, itu mengingatkan bangsa ini tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.
“Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan,” kata Emil.
“Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas,” tambahnya.
Emil pun mengatakan bahwa kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui semangat reformasi birokrasi.
“4.0 kita siapkan, bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, sedang kita siapkan sebagai prototype,” ujar Emil.
Adapun, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan berdurasi sekira 30 menit dengan mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Di awal pidatonya, Jokowi meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa.
“Tapi Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas hingga pulau Rote,” ucap Jokowi.
Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. “Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif. Tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa,” tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang. “Tata kelola pemerintahan yang baik bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan,” ucap Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Belanja negara benahi kualitas SDM jawab tantangan demografi
Baca juga: KPK respons pidato kenegaraan Presiden soal pemberantasan korupsi
Baca juga: Presiden berdayakan teknologi-SDM unggul lesatkan ekonomi
Pemindahan Ibu Kota
Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Jokowi tidak menyebut secara jelas daerah mana yang akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.
Menanggapi rencana pemindahan ibu kota, Emil mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, kata Emil, pemindahan ibu kota mencerminkan Indonesia sentris.
“Tidak ada masalah, itu untuk kepentingan bangsa. Indonesia ini tidak boleh Jawa sentris, tapi harus Indonesia sentris. Maka dengan pesan pemindahan ibu kota, itu mengindikasikan semangat Indonesia sentris,” kata Emil.
Emil pun menegaskan bahwa Jawa Barat akan terus memainkan perannya dengan baik untuk masyarakat dan bangsa,meskipun ibu kota negara pindah ke Kalimantan.
“Jawa Barat mengikuti sejarah, pada saat menyangga ibu kota kita akan berperan dengan baik. Pada saat nanti Jakarta hanya sebagai pusat ekonomi bukan ibu kota lagi, kita juga akan menjalankannya dengan baik,” ujar Emil.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
