Membangun semangat menata kawasan kumuh dari Karangwaru Yogyakarta

Dulu, Sungai Buntung ini adalah tempat sampah terpanjang. Akibatnya, saat terjadi hujan lebat selalu saja meluap dan menggenangi permukiman warga di sekitarnya

Karangwaru adalah satu dari sekian wilayah di Kota Yogyakarta yang dihadapkan pada masalah permukiman kumuh, terlebih wilayah tersebut berada di bantaran Sungai Buntung yang airnya kerap meluap saat hujan lebat.

Merasa gerah dengan kondisi lingkungan yang semrawut dan tidak nyaman tersebut, Subandono yang saat itu aktif dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berupaya menggerakkan masyarakat, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Buntung, untuk berbenah dan menata lingkungan.

“Di Kelurahan Karangwaru ini ada 14 rukun warga (RW) dan delapan di antaranya masuk kawasan kumuh. Upaya untuk menata memang diawali dari bantaran Sungai Buntung karena jika terjadi hujan akan ada puluhan kepala keluarga (KK) yang terendam,” kata dia ketika mengenang upaya awal penataan yang dilakukan sekitar 2008.

Predikat sebagai kawasan terkumuh yang sempat disandang kelurahan itu pun sedikit demi sedikit mulai luntur karena proses penataan yang sepenuhnya didukung masyarakat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang bisa dinikmati langsung oleh warga.

“Dulu, Sungai Buntung ini adalah tempat sampah terpanjang. Akibatnya, saat terjadi hujan lebat selalu saja meluap dan menggenangi permukiman warga di sekitarnya. Bahkan, jika terjadi hujan di Kabupaten Sleman maka warga pasti merasa resah. Khawatir sungai meluap,” katanya.

Pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya penataan bantaran sungai terus dilakukan, salah satunya dengan menghadapkan arah muka rumah ke sungai dan merelakan sebagian lahannya untuk jalan inspeksi.

“Warga memahami dan kemudian merelakan sebagian tanahnya untuk penataan. Tidak ada ganti rugi apalagi ganti untung,” katanya.

Kawasan Sungai Buntung kemudian dibagi dalam empat segmen untuk memudahkan tahapan dan pencapaian target penataan.

Selain menggerakkan semangat gotong royong serta keikhlasan masyarakat untuk mendukung penataan bantaran sungai dan mengandalkan dana swadaya dari warga, Subandono juga berupaya menggalang dana dari pihak lain.

Karangwaru bahkan sempat menerima bantuan hingga miliaran rupiah untuk penataan sungai yang kemudian diberi nama Karangwaru Riverside.

Saat ini, warga di tiga segmen, yaitu segmen 1, 2, dan 4 sudah bisa menikmati hasil penataan bantaran sungai. Selain jalan inspeksi, juga ada ruang terbuka hijau yang terletak di bantaran sungai sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi antarwarga.

“Dalam peresmiannya, bahkan dihadiri empat menteri,” kata Subandono yang mengaku benar-benar tidak menyangka jika program penataan sungai yang dilakukannya bersama seluruh warga Karangwaru tersebut menggugah rasa penasaran dari pusat.

Ia menyebut modal utama dalam penataan kawasan kumuh di bantaran sungai adalah semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh warga sehingga penataan bisa berjalan dengan baik.

Semangat gotong royong dan keikhlasan warga untuk bersama-sama menata lingkungan agar semakin baik dan jauh dari kesan kumuh juga menarik minat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk berkunjung.

BPIP bahkan mengusulkan agar Karangwaru dijadikan sebagai laboratorium laku Pancasila karena masyarakatnya dinilai mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Terus dilanjutkan
Program penataan bantaran sungai akan terus dilanjutkan sembari melakukan penataan lingkungan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak terpakai untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau publik.

Keberadaan lahan kosong di Kelurahan Karangwaru tersebut, lanjut Subandono, juga tidak terlepas dari keberhasilan program Karangwaru Riverside yang mulai memperlihatkan hasil positif.

Akibatnya, banyak warga dari luar daerah yang tertarik untuk memiliki aset di wilayah tersebut.

Hanya saja, lahan yang sudah dibeli tersebut cenderung dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Terlebih, pemilik tidak tinggal di Karangwaru.

“Akibatnya, lahan menjadi terbengkalai karena tidak diurus sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bahkan masalah sosial,” katanya.

Lahan tidur yang tidak terurus tersebut ditumbuhi ilalang dan rumput sehingga banyak nyamuk yang bersarang di tempat tersebut, bahkan beberapa kali ditemukan ular. Lahan kosong tersebut terkadang juga dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah.

“Jika dibiarkan, maka akan semakin tidak tertata dan bisa menimbulkan penyakit. Masalah sosial juga bisa muncul akibat warga kesulitan akses atau bau dari sampah,” katanya.

Warga kemudian berinisiatif mendekati pemilik lahan sembari meminta izin untuk menyulap lahan menjadi ruang terbuka hijau publik. Salah satu yang sudah berhasil adalah lahan di dekat kantor Kelurahan Karangwaru.

Lahan yang semula dibiarkan tidak terpakai dan ditumbuhi rerumputan serta ilalang tersebut, kemudian diubah menjadi ruang interaksi warga yang diberi nama Latar Srawung.

Pekerjaan dilakukan secara bergotong royong, bahkan warga rela merogoh kocek hingga Rp40 juta sebagai dana swadaya.

“Pekerjaan dimulai sekitar Juni. Warga kerja bakti. Ada yang bisa pagi. Ada yang mengerjakan siang, bahkan ada yang mengerjakan malam. Saya tidak banyak mengerjakan pekerjaan fisik. Seringnya hanya mendampingi saja dan menghabiskan gorengan (suguhan berupa makanan gorengan, red.),” katanya sambil terkekeh.

Setelah rumput dan ilalang hilang, warga pun mulai memanfaatkan lahan tersebut untuk berbagai kegiatan. Ada yang memakainya untuk berlatih menari, menyanyi, atau sekadar bercengkerama dengan warga.

Meskipun masih berstatus pinjam pakai dengan jangka waktu tertentu, warga berniat mengoptimalkan pemanfaatan Latar Srawung tersebut agar bisa memberikan dampak ekonomi kepada warga.

Selain diberi tambahan fasilitas berupa panggung dari bambu, di sudut Latar Srawung juga sudah diberi fasilitas bangku bambu serta beberapa lampu dengan aksen bambu yang senada. Tembok yang berbatasan dengan lahan warga pun sudah dihiasi mural.

“Mungkin bisa dikembangkan menjadi semacam kafe atau angkringan. Lahan tetap bisa digunakan untuk kegiatan dan kumpul warga tetapi juga ada pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Selain Latar Srawung, beberapa lahan tidur yang lain juga akan segera dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau bagi publik. Salah satunya adalah lahan yang dibeli Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2018 dan rencananya dibangun sebagai ruang terbuka hijau publik pada 2020.

“Yang penting terus 'ngompori' untuk memberikan semangat kepada warga menata diri dan wilayahnya. Jika tidak dari diri sendiri, maka tidak akan bergerak maju. Cita-cita saya adalah mewujudkan Karangwaru yang nyaman huni. Dari Karangwaru menata dunia,” katanya.

Menggulirkan
Program penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tidak hanya dilakukan dari dana swadaya masyarakat di wilayah, namun pemerintah daerah setempat juga menggulirkan berbagai program penataan. Sebagian besar kawasan kumuh di Yogyakarta berada di bantaran sungai.

Konsep utama penataan yang selalu dijadikan prinsip pemerintah adalah M3K, yaitu “Mundur, Munggah, Madep Kali” atau memundurkan, menaikkan, dan menghadapkan rumah ke sungai. Dengan konsep tersebut diharapkan masyarakat tidak tinggal terlalu dekat dengan sungai sehingga terhindar dari potensi bahaya banjir atau bahaya lain.

“Saya sedang berpikir keras bagaimana bantaran sungai ini bisa tertata dengan baik, terutama dari segi permukimannya. Salah satunya tentu dengan membangun rumah susun,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi.

Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini pun sedang merencanakan pembangunan rumah susun sebagai lokasi relokasi bagi warga di bantaran sungai yang terdampak penataan kawasan kumuh. Lokasi rumah susun berada di dekat Sungai Gajah Wong yang berada di Kelurahan Muja Muju.

Menurut Heroe, pembangunan rumah susun menjadi solusi yang cukup jitu untuk menata permukiman warga di bantaran sungai sehingga jauh dari kesan kumuh.

Ia pun memberikan apresiasi jika ada warga di suatu wilayah yang memiliki semangat tinggi untuk menata lingkungannya secara mandiri seperti yang ditunjukkan warga Kelurahan Karangwaru.

Hingga awal semester dua 2019, luas kawasan kumuh yang masih tersisa di Kota Yogyakarta mencapai 50,39 hektare tersebar di 23 dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta dan ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh pada akhir 2019.

Penataan kawasan kumuh serta lingkungan menjadi salah satu upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni, terlebih saat ini pemerintah daerah setempat berkeinginan menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang keren dan “ngangeni” (dirindukan).

Jika seluruh masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta bisa bergerak bersama-sama dalam melakukan penataan kawasan kumuh dan lingkungan, niscaya mimpi Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni akan lebih cepat tercapai.

Baca juga: Kawasan kumuh bantaran Sungai Gajah Wong-Yogyakarta ditata
Baca juga: Yogyakarta yakin bisa capai target nol kawasan kumuh tahun ini
Baca juga: Kementerian PUPR: pengurangan kawasan kumuh capai 9.700 hektare