• Beranda
  • Berita
  • Rabu Tanpa Kendaraan Pribadi tuai komentar beragam

Rabu Tanpa Kendaraan Pribadi tuai komentar beragam

9 September 2019 14:17 WIB
Rabu Tanpa Kendaraan Pribadi tuai komentar beragam
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan (pertama dari kanan) saat mengikuti dialog bersama sejumlah instansi terkait lalu lintas di Jakarta. (ANTARA/HO/ITW)
Program Rabu Tanpa Kendaraan Pribadi yang digagas Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam rangka mengurangi polusi udara menuai komentar beragam sejumlah kalangan.
 
"Itu ide yang tidak relevan dengan kondisi riil saat ini. Rabu itu hari kerja, bukan libur. Lalu warga menggunakan kendaraan apa saat beraktivitas?" ujar Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Dishub DKI ajak masyarakat gunakan transportasi nonpolusi

Baca juga: Ganjil genap, Dishub DKI kerahkan staf bantu personel lapangan
 
Wacana tersebut, kata dia, bisa dijadikan pertimbangan apabila layanan transportasi umum di Jakarta sudah terintegrasi ke seluruh penjuru Ibu Kota dan sekitarnya.
 
Hasil kajian pihaknya menyebutkan moda transportasi massal di Jakarta masih jauh dari harapan, karena belum ada garansi untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, hingga prediksi waktu.
 
Sehingga banyak masyarakat yang hingga kini masih memilih kendaraan pribadi seperti mobil atau motor sebagai kendaraan utama.
 
"Yang paling kacau, karena pemerintah menggunakan transportasi itu sebagai pelayanan 'profit oriented'. Padahal transportasi itu adalah pelayanan publik oriented," katanya.

Baca juga: Pelanggar ganjil genap cekcok mulut dengan petugas di Pramuka

Baca juga: Perluasan ganjil-genap, 153 kendaraan ditilang di Jakarta Barat
 
Secara terpisah Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestro Jakarta Timur AKBP Sutimin mendukung wacana tersebut dengan harapan polusi dan kemacetan bisa berkurang di Jakarta.
 
"Itu bagus kita dukung. Karena salah satunya ngurangin kendaraan yang ada di jalan raya, tentunya akan ngurangin polusi udara yang ada di wilayah Jakarta," katanya.
 
Menurut Sutimin perlu konsistensi dari pihak penyelenggara terhadap kebijakan yang diterapkan agar hasilnya optimal.
 
Konsistensi yang dimaksud, berkaitan dengan sanksi tegas bagi para pelanggar yang bisa memberikan efek jera.
 
"Mungkin bisa nanti tindak lanjutnya kalau evaluasinya bagus. Ya bisa juga buat contoh yang lainnya. Harus konsisten agar bisa terus berjalan," katanya.

Baca juga: Pelanggar aturan ganjil-genap di Gunung Sahari coba suap Polisi

Baca juga: Mobil dinas kementerian terjaring razia ganjil genap di Gunung Sahari

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019