Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera
Kemenko Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis, meluncurkan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir, sebagai upaya mitigasi dan adaptasi penurunan muka tanah wilayah pesisir dan gambut dataran rendah di Indonesia.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Kemenko Kemaritiman Sahat Panggabean yang juga Ketua Pokja Penyusunan Peta Jalan tersebut menuturkan amblesan tanah menjadi hal yang perlu segera diatasi lantaran 132 kabupaten/kota di 21 provinsi di Indonesia saat ini terindikasi mengalami subsiden, khususnya di kawasan pesisir, baik yang berada di pesisir tanah mineral maupun pesisir tanah gambut.
“Subsiden tanah merupakan the silent killer yang secara pelan-pelan namun pasti, merusak dan bahkan menghilangkan suatu kawasan. Upaya mitigasi bisa kita lakukan jika kita bekerja sama dengan sumber daya sudah ada seperti dari lembaga, pemda, dan perguruan tinggi, kemudian tinggal bagaimana action kita untuk melakukannya,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemenko Kemaritiman fasilitasi uji kompetensi pemandu geowisata
Hasil penelitian menunjukkan laju rata-rata amblesan tanah di dataran rendah pesisir Indonesia bervariasi mulai dari 1-20 cm/tahun.
Di saat yang sama, air laut naik rata-rata 4 mm-1 cm per tahun. Akibatnya, kota-kota pesisir mengalami banjir rob yang bahkan telah permanen.
“Wilayah gambut pesisir yang mengalami subsiden tanah serta terdampak kenaikan air laut pun berpotensi mengalami banjir rob. Terindikasi potensi luas banjir rob ini mencapai jutaan hektar di masa yang akan datang, misalnya di Pantai Timur Sumatera,” tambah Sahat.
Head of Office Wetlands International Indonesia I Nyoman Suryadiputra menambahkan tingginya laju subsiden dapat menghambat upaya konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir.
Baca juga: Detektor longsor Elwasi dapat dipasang pada tipe longsoran rayapan
“Kebakaran gambut saat ini di pesisir Sumatera dan Kalimantan akan memperparah turunnya permukaan tanah gambut, bahkan sangat merugikan pembangunan di berbagai Kawasan Ekonomi Strategis serta ekosistem pesisir,” kata Nyoman.
Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah di Dataran Rendah Pesisir diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana yang diakibatkan oleh subsiden tanah di dataran rendah pesisir berdasarkan kaidah teknis dan keilmuan yang tepat.
Dokumen itu disusun melalui serangkaian proses yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, pemangku kepentingan dan masyarakat yang berada di beberapa lokasi prioritas.
Baca juga: Petugas teliti tanah di Jalan Gubeng Surabaya yang amblas
Dukungan para ahli juga memastikan bahwa data dan informasi tersusun dengan baik dan akurat. Mandat penyusunan ini diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI kepada Pokja Penyusunan Peta Jalan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan Tanah di Dataran Rendah Pesisir sejak awal 2019.
Dalam dokumen ini telah dikaji kelembagaan dan kebijakan yang ada, serta dipetakan lokasi-lokasi yang memiliki ancaman bahaya subsiden tanah dan harus dilakukan pemantauan. Hal itu menjadi dasar penyusunan strategi adaptasi jangka pendek (short term measure) dan upaya mitigasi untuk jangka panjang (long term measure) yang komprehensif.
Peta jalan itu juga akan dimasukkan ke Peraturan Presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca juga: Diameter lubang misterius di Sukabumi terus bertambah
Baca juga: BPBD Gunung Kidul antisipasi fenomena tanah ambles
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
