Menteri ATR sebut pengambilan lahan Tanoto tidak perlu negosiasi

20 September 2019 19:03 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan negosiasi dalam pengambilan status konsesi lahan hutan tanaman industri (HTI) untuk kawasan ibu kota baru.

Seperti diketahui, sebagian lahan yang menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tercatat atas nama PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik pengusaha Sukanto Tanoto.

"Tidak perlu negosiasi, kewenangannya tanah negara dalam arti HTI menurut ketentuan di Kementerian Kehutanan, itu bisa dikurangi. Kalau negara mau ambil, tinggal kurangi saja di peta HTI," kata Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat.

Baca juga: Konsesi lahan Sukanto Tanoto segera dicabut untuk ibu kota baru

Sofyan menjelaskan pemerintah sudah melakukan pembicaraan untuk penggunaan lahan tersebut. Namun, pengambilan status konsesi lahan dilakukan secara bertahap.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut mengaku belum mengetahui berapa total lahan negara yang diambil dari lahan pengusaha tersebut.

Selain itu, pemerintah tidak memberikan kompensasi terhadap perusahaan. Pengambilalihan konsesi ini juga dinilai tidak merugikan dunia usaha terkait kepastian hukum.

"Kepastian hukumnya begitu, namanya konsesi ya begitu. Kalau pemerintah butuh, bisa diambil kembali," kata Sofyan.

Baca juga: Lahan ibu kota baru di Penajam masih dikelola swasta, ini nama-namanya

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah akan segera mencabut status konsesi hutan tanaman industri (HTI) untuk PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) milik Sukanto Tanoto dalam rangka mempersiapkan ibu kota baru.

Sejumlah alasan yang mendorong pemerintah dalam mengambil hak konsesi HTI tersebut, yakni lahan itu tidak berada dalam titik api yang memicu kebakaran hutan dan bukan lahan gambut serta tidak mengandung batu bara.

Selain itu, lahan yang berstatus konsesi kepada swasta juga semakin memudahkan pemerintah untuk mengambil alih lahan tersebut kapan saja dan dalam jumlah berapa pun sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Pemerintah segera mengambil alih tanah yang dikonsesi swasta