"Sanitasi dan air bersih itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling dasar, sehingga tidak boleh pemerintah daerah melupakan upaya untuk perbaikan itu ke arah yang lebih baik," katanya saat membuka City Sanitation Summit 2019 di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
"Kalau kita tidak menjaga sanitasi dan air bersih dengan baik maka akan berpotensi terjadi stunting (kekerdilan pada anak), ini merugikan ekonomi yang besar dalam bentuk tenaga kerja (yang) nantinya kurang produktif," ia menambahkan.
Bambang mengapresiasi komitmen Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) menjadikan pembangunan sarana sanitasi dan penyediaan air bersih sebagai prioritas dalam membangun daerah.
Ia mengatakan, pemerintah daerah mestinya juga menempatkan pembangunan sarana sanitasi dan penyediaan air bersih sebagai prioritas dalam penganggaran biaya pembangunan.
Pemerintah pusat, ia melanjutkan, memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meminta bantuan guna membangun infrastruktur sanitasi dan air bersih ini melalui pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Kami anjurkan, kalau buat proposal untuk DAK itu lebih besar ke program sanitasi dan air bersih, sekarang kan lebih besar ke pembangunan infrastruktur jalan," katanya.
Selain itu, ia mengatakan, pemerintah kabupaten/kota bisa menjalankan program penyediaan sarana sanitasi dan air bersih berbasis masyarakat.
"Masyarakat bisa membuat sanitasi dan air bersih sendiri dengan dukungan pemerintah," katanya.
Dia pun berharap City Sanitation Summit bisa menjadi ajang bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dalam membangun sarana sanitasi dan air bersih menuju daerah dengan cakupan sanitasi 100 persen dan cakupan air bersih 100 persen serta 0 buang air besar sembarangan.
Baca juga:
Pemerintah targetkan 2019 cakupan layanan sanitasi 100 persen
Menteri PUPR: persoalan sanitasi bukan semata ketersediaan infrastruktur
Pewarta: Sukarli
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
