Kuota urea bersubsidi untuk NTB hampir habis

3 Oktober 2019 16:38 WIB

Dua orang petani di Kota Mataram, NTB, sedang menebar pupuk urea di sawah yang sudah ditanami padi, Kamis (3/10/2019). ANTARA/Awaludin

Sisa kuota hanya tinggal 20 ribu ton

Kepala Kantor Pemasaran PT Pupuk Kaltim (PKT) Wilayah Nusa Tenggara Barat Slamet Mariyono menyebutkan kuota pupuk urea bersubsidi untuk petani di NTB sudah hampir habis menjelang musim tanam padi yang diperkirakan berlangsung pada November-Desember 2019.

"Sisa kuota hanya tinggal 20 ribu ton dan kalau semuanya disalurkan bulan ini (Oktober) maka jatah urea bersubsidi untuk NTB habis," kata Slamet Mariyono, di Mataram, Kamis.

Hingga saat ini, kata dia, Kementerian Pertanian belum memberikan tambahan kuota urea bersubsidi. NTB hanya mendapatkan jatah sebanyak 161.290 ton urea bersubsidi pada 2019. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 179.815 ton.

Baca juga: Pupuk Kaltim siapkan stok pupuk untuk musim tanam

"Kami khawatir juga dengan kondisi tersebut, apalagi belum ada gambaran tambahan kuota dari pusat. Padahal musim tanam padi diperkirakan pada November-Desember 2019," ujarnya.

Slamet mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB terkait dengan kondisi tersebut dan mendorong agar mengajukan permohonan tambahan kuota.

Informasi yang diperoleh, kata dia, permohonan tambahan kuota sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada Kementerian Pertanian. Namun, belum ada gambaran dari pemerintah pusat.

Baca juga: Pupuk Indonesia pastikan stok pupuk bersubsidi cukup untuk 3 bulan

Namun, pihaknya berharap agar ada solusi berupa realokasi jatah pupuk urea bersubsidi secara nasional. Artinya, kuota urea bersubsidi provinsi lain yang masih relatif banyak bisa dialihkan untuk petani di NTB.

"Pupuk Kaltim sebagai penyalur siap saja melaksanakan perintah jika ada tambahan kuota. Stok urea saat ini sebanyak 31 ribu ton dan akan terus bertambah karena kapal setiap saat bongkar muat di Pelabuhan Lembar, Badas, dan Bima," ucapnya pula.

Solusi lain, kata Slamet, dana subsidi pupuk organik bisa dialihkan ke urea bersubsidi. Sebab, realisasi penyerapan pupuk organik bersubsidi di NTB relatif rendah setiap tahunnya, meskipun sudah dilakukan upaya edukasi kepada petani agar menerapkan pola pemupukan berimbang.

Baca juga: Pupuk Indonesia amankan realokasi pupuk bersubsidi