JK: Amendemen bisa dilakukan, tapi pilpres tidak bisa mandataris

17 Oktober 2019 23:51 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpose usai sesi wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Kamis (17/10/2019). Jusuf Kalla mengatakan akan menghabiskan waktu dengan keluarga serta aktif berkegiatan sosial usai purnatugas sebagai wakil presiden. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

UUD 1945 kita sudah diamendemen empat kali, dan itu mencerminkan dinamika keinginan masyarakat karena konstitusi itu dinamis juga. Jadi amendemen konstitusi itu hal yang biasa saja. Kalau pilpres tidak langsung, pasti tidak (bisa), itu pasti ditolak

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan amendemen atau usulan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945 bisa saja dilakukan dengan kembali menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), tetapi posisi presiden sebagai mandataris MPR tidak bisa diberlakukan lagi.

"UUD 1945 kita sudah diamendemen empat kali, dan itu mencerminkan dinamika keinginan masyarakat karena konstitusi itu dinamis juga. Jadi amendemen konstitusi itu hal yang biasa saja. Kalau pilpres tidak langsung, pasti tidak (bisa), itu pasti ditolak oleh rakyat," kata Wapres JK dalam kesempatan wawancara di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Baca juga: FPDIP dukung amendemen terbatas UUD hadirkan haluan negara

Penerapan kembali GBHN melalui amendemen UUD 1945, lanjut JK, bisa saja dilakukan namun dengan konsekuensi perubahan mekanisme pedoman perencanaan pembangunan.

Apabila GBHN kembali diberlakukan, maka calon presiden tidak bisa lagi membuat konsep pembangunannya sendiri, melainkan harus menyesuaikan dengan garis besar tersebut.

"Kalau ada GBHN, berarti presiden tidak perlu ada visi dan misi lagi, karena visinya visi negara jadi tinggal bagaimana mencapai itu. Tidak ada lagi (program seperti) Nawacita, karena itu sudah GBHN," tambahnya.

Selain itu, penerapan kembali GBHN juga dapat mengubah posisi presiden di Indonesia menjadi mandataris atau ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu menyebabkan proses demokrasi lima tahunan sekali lewat pemilihan umum akan menjadi tidak relevan.

Baca juga: Bamsoet: Pemilihan presiden langsung tidak diamandemen

Oleh karena itu, Wapres JK berharap pemberlakuan kembali GBHN dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam supaya tidak membawa kemunduran sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau hanya masalah GBHN silakan, tapi akan banyak perubahan terjadi kalau itu diubah (amendemen), akan timbul lagi lembaga tertinggi. Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi," ujarnya.

Baca juga: MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara tapi berwenang ubah konstitusi