"Baik itu di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama," kata dia saat menyampaikan pidato politik di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan Pancasila harus menjadi sebuah dokumen akademis yang mewarnai proses pendidikan di setiap jenjang sekolah baik formal maupun non formal.
Baca juga: Ketua MPR: Pancasila wajib masuk kurikulum semua jejang pendidikan
Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Bung Karno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah banyak mengukir sejarah perjuangan Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.
Lahirnya Pancasila dengan sejarah panjang tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, oleh sebab itu perlu terus dijaga dan dirawat salah satunya melalui kurikulum pendidikan nasional.
Ia mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, pendidikan tersebut perlu kembali dimasukkan dalam kurikulum sistem pendidikan nasional.
Baca juga: Ketua MPR: Perlu antisipasi masa depan bangsa
Dengan adanya pendidikan Pancasila di dalam kurikulum tersebut, maka diharapkan segenap komponen masyarakat semakin memiliki keyakinan tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
Lebih dari pada itu, pemerintah perlu mempunyai payung hukum yang kokoh dalam bentuk sebuah undang-undang mengenai pemilihan ideologi Pancasila.
"Pancasila akan menjadi dasar pijakan dan bintang penuntun yang menjadi kompas kemana arah tujuan bangsa dan negara," ujar politisi Golkar tersebut.
Baca juga: Ketua MPR: Masyarakat rasakan manfaat dana desa
Baca juga: Ketua MPR tekankan BPIP bentuk keseriusan jaga ideologi bangsa
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
