"Dalam reformasi birokrasi yang sering disampaikan pemerintah, sasarannya bukan melakukan pemangkasan, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja," kata Hetifah Sjaifudian ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu, mengenai pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan menyederhanakan birokrasi.
Menurut Hetifah, hasil kerja yang dilakukan birokrasi selama ini lebih banyak mengutamakan kuantitas dan hanya sekadar memenuhi syarat kerja, tapi kurang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat.
Baca juga: CIPS: Penyederhanaan eselon bukan hal utama pangkas birokrasi
Anggota DPR RI dari Provinsi Kalimantan Utara ini menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah berupaya meningkatkan produktivitas setiap aparat sipil negara (ASN) dan bukan memangkasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2014-2019 ini menegaskan, Pemerintah tetap akan merekrut ASN baru untuk kaderisasi. Apalagi saat ini sudah memasuki era digitalisasi sehingga pelayanan publik di birokrasi sudah mulai bergeser dari pelayanan secara manual menjadi pelayanan berbasis digital.
"Memang, nantinya tidak semua ASN yang direkrut menjadi pegawai tetap pemerintah, tapi ada juga yang menjadi pegawai kontrak," katanya.
Soal wacananya adanya penyederhanaan birokrasi, Hetifah meminta masyarakat untuk menunggu penjelasan resmi dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) setelah setelah kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua terbentuk. "Kita tunggu saja penjelasan resmi dari pemerintah," katanya.
Baca juga: Realisasi penyederhanaan birokrasi Jokowi sangat ditunggu investor
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, dalam pidatonya menyampaikan lima poin rencana kerja pemerintah .
Pada poin keempat, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana penyederhanaan birokrasi. Demikian kutipan langsung pidato Presiden Joko Widodo:
"Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.
Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
"Saya juga minta para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, saya copot"," katanya.
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi akan pangkas jumlah eselon
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
