Para anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan kembali bertemu dalam konferensi tingkat tinggi, yang diselenggarakan di Bangkok, 2-4 November 2019.
KTT ke-35 ASEAN akan dihadiri kepala negara/pemerintahan negara anggotanya, tidak terkecuali Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Beberapa pemimpin negara mitra ASEAN juga direncanakan hadir dalam KTT terkait diantaranya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan Perdana Menteri China Li Keqiang.
Sebagai tuan rumah, pemerintah Thailand telah mempersiapkan lokasi utama acara di IMPACT Arena, Muang Thong Thani, Nonthaburi, serta menyiagakan aparat keamanan.
Tidak kurang 17.000 aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan KTT yang merupakan pertemuan akhir tahun para pemimpin dunia di bawah payung ASEAN, demikian dilaporkan media lokal Bangkok Post.
Bahkan, latihan keamanan besar diluncurkan di Muang Thong Thani pada Selasa (29/10), dan dipimpin langsung oleh Wakil Perdana Menteri Thailand Prawit Wongsuwon dalam perannya sebagai kepala keamanan nasional.
Latihan keamanan itu mensimulasikan respons terhadap ancaman keamanan tingkat tinggi, serta operasi untuk menyelamatkan dan mengevakuasi peserta konferensi yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3.000 orang.
Menurut Prawit, negaranya siap menghadapi setiap insiden tidak terduga selama KTT berjalan. Lebih lanjut ia mengatakan keamanan dan pengawasan harus efektif untuk mencegah kemungkinan berulangnya kerusuhan oleh pengunjuk rasa “Baju Merah” yang menutup KTT ASEAN di Pattaya pada 2009.
Dari sisi transportasi, jalan tol yang menghubungkan pusat kota Bangkok dengan dua bandara internasional dan tempat pertemuan di Muang Thong Thani disiapkan, dengan beberapa perubahan rute untuk memperlancar mobilitas para VIP dan delegasi, sejak 31 Oktober hingga 4 November.
Beberapa jalan di sekitar pusat kota juga akan terpengaruh acara besar ini, diantaranya jalan Rama IV, Ratchadapisek, Sukhumvit, Ploenchit, Witthayu, Rama I, Ratchadamri, Silom, dan Charoenkrung.
Polisi menyarankan warga setempat untuk merencanakan rute alternatif atau menggunakan transportasi umum sebagai gantinya.
Kabinet Thailand bahkan menyetujui hari libur tambahan untuk semua kantor pemerintah di Bangkok dan Nonthaburi pada 4-5 November dalam upaya mengurangi kemacetan. Sejumlah sekolah, perusahaan negara, dan swasta mengikuti ketentuan tersebut.
Thailand tentunya ingin memberikan kesan terbaik sebagai ketua ASEAN tahun ini, sebelum menyerahkan keketuaan ASEAN berikutnya kepada Vietnam.
Selama keketuaan Thailand yang mengusung tema “Memajukan Kemitraan untuk Keberlanjutan” tiga dokumen utama atau kerangka kerja telah ditandatangani yakni Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific/AOIP), Deklarasi Bangkok tentang Memerangi Limbah Laut di Kawasan ASEAN, serta Kerangka Aksi ASEAN tentang Limbah Laut.
Ketiga dokumen tersebut telah diperkenalkan dan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-34 di Bangkok, Juni lalu.
Isu Strategis
Guna menindaklanjuti dokumen tersebut, salah satunya AOIP, Presiden RI Joko Widodo secara khusus akan mengajak ASEAN serta negara-negara mitra dialog untuk menerjemahkan kemitraan dalam kerangka Indo-Pasifik dalam kerja sama konkret.
“Presiden akan menyampaikan ke negara-negara mitra bahwa ASEAN telah merampungkan dan menyepakati ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Presiden akan mengajak kerja sama konkret dari negara mitra ASEAN secara luas,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Jose Tavares.
Pertimbangan Jokowi mengangkat kerja sama Indo-Pasifik dalam KTT ASEAN bukan tanpa alasan. Pasalnya, Indonesia lah yang memprakarsai konsep kerja sama yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, inklusif, serta menjunjung hukum internasional dalam penyelesaian isu regional.
Sejumlah bidang kerja sama yang diprioritaskan dalam konsep tersebut adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), maritim, ekonomi, serta keterhubungan.
Konsep yang mengutamakan sentralitas ASEAN dan diharapkan menjadi rujukan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, juga menjadi petunjuk bagi negara-negara anggotanya untuk tidak memihak kekuatan mana pun dalam perebutan pengaruh di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Baca juga: Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik berfokus sinergi, bukan rivalitas
Baca juga: Menarik lawan jadi kawan dalam konsep Indo-Pasifik yang diperluas
“Supaya saling menguntungkan maka ASEAN selama ini melihat pada bagian-bagian mana yang bisa disinergikan. Memang akhirnya harus mutually beneficial (saling menguntungkan),” tutur Jose.
Selain kerja sama Indo-Pasifik, isu lain yang mungkin mengemuka dalam KTT ASEAN kali ini adalah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
RCEP merupakan pakta kerja sama ekonomi komprehensif yang melibatkan 10 negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta enam negara mitra perdagangan bebas, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.
Perjanjian perdagangan bebas yang telah dirundingkan selama tujuh tahun terakhir ini, diyakini dapat menopang kinerja perdagangan di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang.
“Dengan harapan mengirimkan pesan pada the rest of the world (negara-negara di kawasan lain dunia) bahwa negara di kawasan ini masih percaya pada perdagangan dan investasi antarnegara. Kami percaya engagement (keterikatan) dan kolaborasi lebih kuat di tengah perang dagang,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo.
Baca juga: Menlu: RCEP miliki kekuatan besar
Baca juga: Indonesia targetkan perundingan RCEP diteken November 2020
Pertemuan tingkat menteri RCEP akan diselenggarakan pada 4 November, di sela-sela KTT ASEAN, setelah Komite Perunding Perdagangan (Trade Negotiating Committee/TNC) menyampaikan laporan status perundingan kepada para menteri anggota RCEP.
Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan penandatanganan perjanjian internasional tersebut dapat dilakukan pada November 2020, setelah penyelesaian sisa-sisa masalah, hingga translasi ke bahasa nasional masing-masing negara.
Namun, pembicaraan mengenai RCEP yang melibatkan sejumlah ekonomi terbesar di dunia, beberapa diantaranya tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas satu sama lain, masih menghadapi kendala.
India, khususnya, terpaksa harus keluar dari zona nyamannya karena keinginannya menjadi pemain global tidak akan tercapai jika tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Ini adalah hal strategis yang harus segera diputuskan oleh New Delhi.
RCEP, sebagai pakta perdagangan bebas terbesar dunia, masih membutuhkan banyak waktu dan kerja ekstra untuk dapat diimplementasikan.
Selain kedua isu tersebut, persoalan regional dan internasional berkaitan dengan pengungsi Rohingya, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, serta perubahan iklim, juga mungkin dibicarakan oleh para pemimpin yang menghadiri KTT ASEAN.
Agenda
Sebagai agenda pertama, para kepala negara/pemerintahan akan mengikuti pertemuan Pleno KTT ASEAN pada Sabtu (2/11) sore.
Keesokan harinya pada Minggu (3/11), para pemimpin termasuk Presiden Jokowi akan hadir dalam upacara pembukaan KTT ke-35 ASEAN yang dilanjutkan dengan pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dengan mitranya, yakni KTT ASEAN-China, KTT ASEAN-India, serta KTT ASEAN-PBB.
Selanjutnya pada Senin (4/11), para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara mitra akan melaksanakan beberapa pertemuan lain, yaitu KTT ASEAN Plus Three, KTT ASEAN-Amerika Serikat, KTT Asia Timur, KTT ASEAN-Jepang, serta KTT RCEP.
Selain menghadiri serangkaian pertemuan ASEAN, Presiden Jokowi juga berencana melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat, diantaranya Selandia Baru, Australia, India, dan Jepang, serta dengan Sekretaris Jenderal PBB.
Secara total, akan ada 44 dokumen yang mencakup keseluruhan hubungan intra-ASEAN dan mitra dialog. Diantara itu, 15 dokumen akan diadopsi oleh para pemimpin ASEAN, sementara sisanya akan dicatat atau dirilis oleh Thailand sebagai ketua.
Untuk KTT Asia Timur, hanya ada tiga dokumen yang ditandatangani, yaitu Pernyataan Pemimpin tentang Penanggulangan Penyebaran Narkoba, Pernyataan Pemimpin tentang Kerjasama untuk Memerangi Kejahatan Transnasional, dan Pernyataan Pemimpin tentang Kemitraan untuk Keberlanjutan.
Sementara itu, KTT ASEAN Plus Three akan menghasilkan Pernyataan Pemimpin Menghubungkan Konektivitas.
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
