Haluan negara, menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.
"Oleh karena itu, saya mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Baca juga: MPR lakukan diskusi publik seluas-luasnya sikapi usulan hidupkan GBHN
Dia mengatakan, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.
Esensi GBHN, menurut dia, adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang.
"Oleh karena itu, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan, dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD)," ujarnya.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Penting menghidupkan kembali GBHN
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula kepentingan kelompok.
Dia juga meminta jangan mempersepsikan rencana amendemen untuk menghadirkan kembali GBHN, sebagai upaya memperbesar "otot" MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali karena urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.
"GBHN tidak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target," katanya.
Baca juga: Ketua KY dukung MPR kembali miliki kewenangan tetapkan GBHN
Dia mencontohkan, Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang atau reformasi dan keterbukaan, yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping.
Berpijak pada Gaige Kaifang itu, menurut dia, Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan sektor pertahanan.
"Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 1990-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global," ujarnya.
Baca juga: Pembahasan Haluan Negara di MPR mengerucut pada dua opsi
Bamsoet menjelaskan, draf GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa, cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, menurut dia, GBHN harus holistik dan menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
