Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan, omnibus law yang pertama ingin dilakukan adalah sektor perizinan untuk menggabung regulasi perizinan di bidang investasi termasuk ketenagakerjaan.
Namun, menurut politisi Partai Gerindra itu, konsep omnibus law yang ditawarkan Pemerintah dinilai sangat sektoral, apalagi belum ada sinergi administrasi di pusat dan daerah.
"Sekarang ini semua pihak masih menerka-nerka konten omnibus law ini seperti apa. Hal-hal apa saja dalam UU tersebut yang akan meniadakan UU lain. Tentunya ini membutuhkan partisipasi publik, bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil," katanya.
Heri juga berpendapat bahwa konsep omnibus law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah dan DPR harus satu persepsi mengenai omnibus law
Baca juga: Jimly Asshiddiqie sebut omnibus law harmonisasikan aturan di Indonesia
Ia berpendapat bahwa meski skema omnibus law terlalu sektoral dan sempit, tetapi di sisi lain dinilai baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. "Sejatinya bila omnibus law diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bakal memprioritaskan penerapan omnibus law di Indonesia.
Airlangga Hartarto di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/10), mengatakan programnya adalah melanjutkan yang selama ini telah berjalan dengan baik.
"Programnya adalah melanjutkan program, UU Cipta Kerja dan Omnibus Law itu jadi prioritas, roadmap untuk mengurangi defisit neraca perdagangan," katanya.
Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act). Dan ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.
Baca juga: Omnibus law, Menko Polhukam segera bahas dengan Menkumham
Sebelumnya, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa rencana pemerintah untuk mengeluarkan omnibus law dinilai dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengharmonisasikan berbagai aturan di Indonesia yang masih banyak terjadi tumpang tindih.
“Kebutuhan untuk mengharmonisasi peraturan di Indonesia perlu karena banyak peraturan masih berlaku secara de jure tapi dalam praktik tidak ada. Bahkan ada masih diterapkan dalam praktik, padahal tidak berlaku lagi,” katanya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (21/10).
Jimly menuturkan melalui omnibus law yang merupakan beleid penggabungan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru tersebut, pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat menata ulang perundang-undangan di Indonesia.
Selain itu, Jimly juga memberikan beberapa masukan untuk mempercepat penerapan omnibus law seperti mengevaluasi UU, PP, dan Perpres mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan secara tepat.
Baca juga: Pakar: konsep "Omnibus Law" perlu lembaga Pusat Legislasi Nasional
Baca juga: Airlangga akan prioritaskan penerapan "omnibus law"
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
